KPK Periksa Belasan Saksi, Dalami Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

IMCNews.ID, Jambi - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan saksi kasus suap pengesahaan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 secara marathon. Informasinya, Rabu (4/8/2021) kemarin ada empat saksi yang diperiksa. 

Mereka adalah Effendi Hatta, Muhamadiyah, dan Zainal Abidin, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, sekaligus terpidana dalam kasus ini.

Satu saksi lainnya adalah Arfan, mantan Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, yang juga menjadi terpidana dalam kasus ini. Mereka berempat diperiksa sebagai saksi untuk empat tersangka yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. 

Di antaranya, Fakhrurozi (PKB), Arrakhmat Eka Putra (PKS), Wiwid Iswhara (PAN), dan Zainul Arfan (PDIP). Pemeriksaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Jambi, tempat para saksi ditahan. 

Sebelumnya, Selasa (3/8), KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Yakni Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Cornelis Buston, Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaidi Zaidi (keduanya wakil ketua), serta tujuh anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. 

Ketujuh mantan dewan itu adalah Cekman, Elhelwi, Gusrizal, Parlagutan Nasution, Sufardi Nurzain, Supriyono, dan Tadjudi Hasan.

Pemeriksaan masih akan dilanjutkan pada hari ini, Kamis (5/8/2021). Hanya saja, pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Lapas Klas IIA Jambi, melainkan di Mapolda Jambi.

Pemeriksaan akan dilakukan di salah satu ruangan di gedung lama Mapolda Jambi. Pada pintu kaca ruangan tersebut juga sudah tertempel kertas bertuliskan "RUANGAN DIPAKAI KPK, KAMIS 05-08-2021".

Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Sigit Dany Setyono dikonfirmasi membenarkan besok KPK akan melakukan pemeriksaan di Mapolda Jambi. 

"Iya, benar. Besok (hari ini) KPK meminjam salah satu ruangan kita untuk melakukan pemeriksan," katanya.

Namun siapa saja yang akan diperiksa KPK, Sigit mengaku tidak mengetahuinya. 

"Konfirmasi sama KPK saja. Kita hanya memfasilitasi KPK saja, apa yang dibutuhkan," ujarnya. (*)