IMCNews.ID, Jambi - Gubernur Jambi, Dr H Alharis, S.Sos, MH, bersama Wakil Gubernur Jambi Drs H Abdullah Sani, M.Pd.I, didampingi Sekretaris Daerah H Sudirman, SH, MH menggelar rapat bersama seluruh staf dan OPD usai dirinya dilantik, Senin (12/7/2021) kemarin.
Di kesempatan itu, dia menegaskan beberapa hal yang harus segera dilaksanakan terkait program, anggaran termasuk administrasi Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinannya.
Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi berlangsung secara tertutup. Dalam wawancaranya Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat, dirinya mendengarkan langsung laporan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait program, serapan anggaran serta struktur organisasi.
BACA JUGA : Gubernur Tegaskan Jabatan Adalah Amanah Untuk Melayani
"Tujuannya untuk mengetahui atau evaluasi program yang sudah, sedang dan yang belum berjalan hingga bulan Juli. Dalam kondisi pandemi covid-19 serapan masih di angka 26-41 persen ada juga terkendala refocusing anggaran. Insya Allah akan segera selesai itu dan kita akan maksimalkan sebaik-baiknya, fokus anggaran segera yang berdampak baik atau multiplier pada masyarakat," ungkap H.Alharis.
Selain mengevaluasi program dan serapan maksimal yang berdampak baik pada masyarakat dalam pandemi covid-19 ini Gubernur Jambi Al Haris juga ingin mengetahui secara langsung komunikasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam penyampaian informasi terkait tugas.
"Untuk mengetahui kemampuan menguasai tugas dan fungsi mereka masing-masing, mulai dari cara bicara, kemampuan menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi mereka dan kedepan kita akan assessment atau job fit memilih pejabat yang lebih mumpuni dalam bekerja," tegas Gubernur. (IMC01)
Sempat Viral, Tujuh Remaja Pelaku Tawuran Berhasil Diamankan
Sambut Kunjungan Monev KI Jambi, Kepala BPK Nyatakan Komitmen Keterbukaan Informasi
Bobol 27 Rekening Nasabah, Mantan Pegawai Bank Jambi Dituntut 11 Tahun Penjara
Pengurus Golkar Jambi Hampir Final, Jafar Ketua Harian, Ivan Wirata Sekretaris
Tak Libatkan Tokoh Adat Dalam Polemik Stockpile Aur Kenali, BPR dan Walhi Tuai Kritikan