Jambi Pertama di Sumbagsel Tata Sumur Minyak Rakyat, Produksi Masuk Jalur Resmi Pertamina

Selasa, 17 November 2026 - 19:57:08 WIB

Foto ilustrasi sumur minyak
Foto ilustrasi sumur minyak

IMCNews.id – Provinsi Jambi menjadi daerah pertama di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang mulai menerapkan penataan sumur minyak rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

Langkah ini menjadi babak penting dalam upaya membawa aktivitas pengelolaan minyak masyarakat ke dalam tata kelola yang legal, terstruktur, dan memiliki kepastian penyaluran hasil produksi.

Melalui skema kerja sama dengan Badan Kerja Sama Usaha (BKU), produksi minyak dari sumur rakyat disiapkan untuk masuk ke jalur resmi penyaluran Pertamina sesuai ketentuan pemerintah.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan, penataan sumur minyak rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Aspek legalitas, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas.

Menurutnya, potensi minyak yang dikelola masyarakat perlu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan standar keselamatan.

"Pemanfaatan sumur minyak masyarakat harus memiliki tata kelola yang jelas. Kita ingin potensi yang ada bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah, tetapi seluruh prosesnya harus mengikuti aturan pemerintah. Jangan sampai potensi ini justru menimbulkan persoalan baru," kata Al Haris, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, keberhasilan penataan sumur minyak rakyat sangat bergantung pada pengawasan dan koordinasi antarlembaga. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong sinergi dengan SKK Migas, aparat terkait, serta para pelaku usaha.

Penataan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pembangunan daerah.

"Kami berharap kerja sama pemerintah daerah, SKK Migas, aparat terkait, dan para pelaku usaha terus diperkuat. Jika dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan, potensi ini bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Jambi," ujarnya.

Batanghari dan Muaro Jambi Berpotensi

Dukungan terhadap langkah Pemprov Jambi disampaikan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Syafei.

Ia mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses perizinan kegiatan operasional industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Menurut Syafei, keberlangsungan industri hulu migas membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait. Selain menjaga pasokan energi, sektor ini juga memberikan kontribusi ekonomi melalui Dana Bagi Hasil (DBH), penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan usaha masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Kontribusi energi Jambi bahkan menjangkau luar daerah. Pasokan gas dari sejumlah perusahaan, seperti PetroChina, Pertamina, dan Medco, turut mendukung kegiatan produksi energi di wilayah operasi PHR Rokan, Riau.

Khusus implementasi penataan sumur minyak rakyat, Syafei menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah, Dinas ESDM, Polda Jambi, hingga Korem perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Sejauh ini, Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi disebut memiliki potensi untuk menjalankan skema pengelolaan sumur minyak rakyat.

Sementara Kabupaten Sarolangun masih melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk penyiapan badan usaha milik daerah (BUMD) dan koperasi yang akan terlibat.

SKK Migas berharap seluruh persiapan segera dituntaskan. Kepastian kelembagaan, legalitas operasional, serta mekanisme penyaluran produksi menjadi faktor penting agar penataan sumur minyak rakyat berjalan tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami, SKK Migas Sumbagsel bersama KKKS Jambi, selalu berharap agar kegiatan operasi hulu migas kepada masyarakat dan stakeholder lainnya berjalan sesuai ketentuan," pungkas Syafei.(*)



BERITA BERIKUTNYA