Kabar Gibran Mundur Mengemuka, DPR Gelar Paripurna Bahas HMP dan Panggil Kapolri Hari Ini

IMCNews.id – Dinamika politik nasional menjadi perhatian pada Kamis (12/11/2026). Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka, sementara DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna untuk mengumumkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Pada hari yang sama, Komisi III DPR RI juga menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri untuk meminta penjelasan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Tiga agenda tersebut menempatkan parlemen sebagai salah satu pusat perhatian politik nasional hari ini.

Rapat Paripurna DPR RI dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di kompleks parlemen, Jakarta. Salah satu agenda utamanya adalah pengumuman usulan penggunaan HMP yang diajukan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026).

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya dalam proses Pemilu 2024.

Persoalan itu kemudian berkembang menjadi desakan politik untuk membawa posisi Gibran ke dalam mekanisme konstitusional DPR.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya membenarkan pengajuan usulan HMP tersebut.

Menurut dia, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing perwakilan fraksi.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan memastikan usulan tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis.

Meski demikian, pengumuman usulan HMP tidak serta-merta berarti pemakzulan telah diputuskan. Proses tersebut tetap harus melewati tahapan dan persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kabar Pengunduran Diri Gibran Mengemuka

Di tengah perkembangan politik di parlemen, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Dikutip dari BBC News Indonesia, Rabu (11/11/2026), Budi Arie membenarkan kabar tersebut ketika dikonfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran. "Betul," ujarnya.

Budi Arie juga menyebut surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama.

Informasi tersebut menambah perhatian publik terhadap situasi politik yang tengah berkembang. Namun, klaim pengunduran diri itu masih memerlukan konfirmasi resmi dari Gibran, Presiden, maupun lembaga negara yang berwenang untuk memastikan status hukumnya.

Dengan demikian, kabar yang disampaikan Budi Arie perlu dibedakan dari keputusan pengunduran diri yang telah memperoleh kepastian secara konstitusional.

Komisi III Minta Penjelasan Kapolri

Selain agenda paripurna, perhatian DPR juga tertuju pada rapat kerja Komisi III bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dalam rapat tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan mengenai langkah penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal (illegal interception) yang menyasar Presiden RI.

DPR juga akan mendalami berbagai tindakan maupun aktivitas lain yang dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara tersebut.

Agenda ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang menyangkut keamanan dan perlindungan komunikasi kepala negara.

Agenda Legislasi Tetap Berjalan

Di luar isu politik dan penegakan hukum, Rapat Paripurna DPR RI juga mengagendakan sejumlah pembahasan legislasi.

Salah satunya penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.

Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU itu sebagai RUU usul DPR RI.

Paripurna juga dijadwalkan membahas perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Rangkaian agenda tersebut memperlihatkan padatnya pekerjaan parlemen pada hari ini. Di satu sisi, DPR menghadapi usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap wakil presiden.

Di sisi lain, fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan pembahasan legislasi tetap berjalan.

Perkembangan mengenai kabar pengunduran diri Gibran, tindak lanjut usulan HMP, serta penjelasan Kapolri akan menjadi perhatian publik.

Namun, seluruh proses tersebut tetap harus ditempatkan dalam koridor fakta, kewenangan kelembagaan, dan ketentuan konstitusi.(*)