IMCNews.ID – Penggunaan rokok elektrik atau vape kini menghadapi sorotan serius. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape dengan mempertimbangkan risiko kesehatan, kandungan zat adiktif hingga potensi penyalahgunaannya sebagai media konsumsi dan peredaran narkotika.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang dirilis Selasa (10/11/2026) tersebut tidak hanya berisi penetapan hukum keagamaan. MUI juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan, bahkan melarang peredaran rokok elektrik di Indonesia.

Salah satu rekomendasi penting ditujukan kepada Presiden bersama DPR RI agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.

MUI menilai pencegahan harus menjadi prioritas sebelum dampak negatif penggunaan rokok elektrik semakin meluas.

Pendekatan tersebut didasarkan pada pertimbangan ilmu kedokteran dan nilai-nilai agama, terutama dalam mencegah timbulnya kemudaratan bagi masyarakat.

Tidak berhenti pada Presiden dan DPR, MUI juga meminta pemerintah segera melakukan langkah pengendalian terhadap peredaran vape.

Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

Sorotan lain tertuju pada potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana produksi, penyimpanan, distribusi maupun konsumsi narkotika.

Karena itu, MUI merekomendasikan Kepolisian Negara RI dan BNN menutup berbagai celah peredaran narkoba melalui perangkat rokok elektrik serta melakukan penindakan tegas terhadap penyalahgunaannya sesuai ketentuan hukum.

MUI juga meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape, termasuk mempertimbangkan penghentian pemberian izin industri tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

MUI menilai persoalan vape tidak cukup ditangani oleh satu kementerian atau lembaga. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian berjalan terpadu dan tidak saling tumpang tindih.

Peran masyarakat juga menjadi perhatian. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren dan keluarga diminta meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.

Masyarakat pun diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.