PPPK Paruh Waktu Naik Status pada 2027, Gaji dan Jadwal Pengangkatan Masih Jadi Tanda Tanya

IMCNews.id– Kabar pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027 membawa harapan besar bagi para pegawai.

Namun, di balik rencana tersebut, masih tersisa persoalan mendasar yang menuntut kepastian: kapan pengangkatan dilakukan, berapa gaji yang diterima, dan sejauh mana hak pegawai akan berubah?

Pemerintah memang telah menetapkan arah kebijakan peningkatan status mulai 1 Januari 2027. Namun, pengangkatan tidak dilakukan serentak, melainkan secara bertahap. Artinya, para pegawai masih harus menunggu kejelasan jadwal dan mekanisme pelaksanaan di masing-masing instansi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut setelah rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo.

Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Meski demikian, pengumuman peningkatan status belum otomatis menjawab persoalan yang paling dekat dengan kehidupan pegawai, yakni penghasilan.

Perubahan dari paruh waktu menjadi penuh waktu perlu disertai kejelasan besaran gaji, jam kerja, tunjangan, serta hak kepegawaian lainnya.

Jangan sampai status berubah, tetapi kepastian kesejahteraan justru tertinggal. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pengangkatan memiliki dasar hukum, jadwal, dan skema pembiayaan yang jelas, terutama bagi pemerintah daerah yang harus menyesuaikan kemampuan anggarannya.

Selain rencana peningkatan status, pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

Namun, peluang tersebut bukan pengangkatan otomatis menjadi PNS. Setiap peserta tetap wajib memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi sesuai ketentuan.

Pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN yang terdaftar dalam Dapodik serta sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang kontraknya berakhir pada Desember 2026.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai kebijakan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi berbagai kelompok profesi yang selama ini memperjuangkan kepastian status kepegawaian.

"Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP," kata Khozin, Minggu.

Namun, Khozin mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penyelesaian administrasi. Menurutnya, peningkatan status harus berbanding lurus dengan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

"Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal," ujarnya.

Ia mendesak pemerintah segera menuntaskan aturan teknis, termasuk jadwal pengangkatan dan mekanisme pemenuhan hak finansial. Kepastian tersebut diperlukan agar kebijakan 2027 tidak sekadar menjadi perubahan status di atas kertas.

Bagi PPPK paruh waktu, yang kini dinantikan bukan lagi sebatas pengumuman kebijakan, melainkan kepastian kapan diangkat, berapa penghasilan yang diterima, dan hak apa saja yang benar-benar diperoleh setelah menjadi pegawai penuh waktu.(*)