IMCnews.ID – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis sekaligus pengawas jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sikap tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar SMSI bersama sejumlah tokoh media dan pengamat di Restoran Kampung Kecil, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa malam (3/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas arah pemerintahan Prabowo di tengah dinamika global dan persoalan domestik. SMSI menyatakan dukungan terhadap iktikad baik pemerintah, namun tetap akan memberikan kritik apabila kebijakan yang dijalankan tidak sejalan dengan kepentingan publik.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, media siber memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan melalui pemikiran kritis dan masukan yang konstruktif.

"Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif," kata Firdaus.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol media. Kritik tetap diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

SMSI Diminta Tetap Berpijak pada Konstitusi

Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, yang merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, menekankan pentingnya peran SMSI sebagai tulang punggung, katalisator, dan stabilisator yang bergerak di atas rel konstitusi.

Ia menyebut dukungan terhadap pemerintah perlu diberikan sepanjang tujuan dan kebijakan yang dijalankan tetap mengarah pada kemajuan rakyat.

Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arif mengingatkan pentingnya melihat kepemimpinan Prabowo secara proporsional. Ia menilai publik perlu merespons berbagai kebijakan pemerintah secara objektif.

Diskusi tersebut turut dihadiri Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta jajaran pengurus pusat SMSI.

Siapkan Rekomendasi untuk Pemerintah

Sebagai tindak lanjut, SMSI berencana merangkum berbagai pandangan dan poin penting hasil diskusi menjadi dokumen rekomendasi strategis serta karya literatur.

Dokumen tersebut rencananya akan disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai kontribusi pemikiran dari industri media siber nasional.

Melalui langkah tersebut, SMSI ingin mengambil peran dalam mengawal pemerintahan sekaligus menjaga agar kebijakan publik tetap terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan masukan masyarakat.

Bagi SMSI, kemitraan dengan pemerintah tidak menghilangkan independensi pers. Dukungan, kritik, dan pengawasan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab media dalam kehidupan demokrasi.