Jangan Hanya Meminta Hujan, Evaluasi Kebijakan yang Membuat Hutan Terbakar

JAMBI, IMCNews.id– Pengamat sosial ekonomi Noviardi Ferzi mengingatkan agar persoalan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya direspons dengan kegiatan seremonial, termasuk salat istisqa atau doa bersama, tanpa disertai evaluasi terhadap kebijakan dan perilaku manusia yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

Menurut Noviardi, kritik tersebut bukan ditujukan kepada ibadah salat istisqa. Salat meminta hujan merupakan bentuk ikhtiar spiritual yang baik. Yang perlu dikritisi adalah ketika doa diposisikan seolah-olah sebagai pengganti tanggung jawab kebijakan pemerintah dalam mencegah bencana ekologis.

“Silakan masyarakat salat istisqa. Bahkan lebih baik setiap kampung, masjid dan mushola menghidupkan doa. Tetapi jangan sampai masyarakat seolah harus menunggu pejabat datang untuk berdoa. Tuhan tidak membutuhkan protokol pejabat untuk mendengar doa umat,” ujar Noviardi.

Ia mengatakan, dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengantisipasi risiko bencana melalui pencegahan, pengawasan, penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang baik.

Karena itu, menurutnya, ketika karhutla terjadi, evaluasi pertama tidak semestinya hanya berhenti pada pertanyaan “kapan hujan turun?”, tetapi juga harus diarahkan pada pertanyaan “mengapa kebakaran terjadi dan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegahnya?”

Kritik Berbasis Sebab-Akibat

Noviardi menjelaskan, kekeringan memang dipengaruhi faktor cuaca dan iklim. Namun, tingkat keparahan karhutla juga sangat ditentukan oleh faktor manusia dan tata kelola lahan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar, lemahnya pengawasan, pengelolaan kawasan yang tidak berkelanjutan serta minimnya mitigasi dapat memperbesar risiko kebakaran.

“Jangan sampai ketika api muncul kita hanya melihat langit dan menunggu hujan. Kita juga harus melihat ke tanah: bagaimana lahan dikelola, bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana kebijakan dijalankan,” katanya.

Menurut Noviardi, inilah substansi kritik sosial yang perlu disampaikan. Kalau sebagian risiko bencana merupakan hasil dari keputusan manusia, maka sebagian solusinya juga harus berasal dari keputusan manusia.

“Kalau ada kebijakan yang keliru, perbaiki kebijakannya. Kalau pengawasan lemah, perkuat pengawasan. Kalau ada pembakaran ilegal, tegakkan hukum. Kalau tata kelola lahannya bermasalah, evaluasi. Setelah itu, silakan kita berdoa meminta hujan,” ujarnya.

Belajar dari Pesan UAS

Noviardi menyebut pandangan tersebut sejalan dengan pesan Ustadz Abdul Somad (UAS) yang dalam sejumlah ceramahnya mengkritisi kebiasaan mengajak pejabat melakukan salat meminta hujan ketika persoalan lingkungan juga berkaitan dengan perbuatan manusia.

Menurut Noviardi, pesan UAS tersebut dapat dibaca sebagai kritik moral bahwa manusia tidak boleh hanya meminta pertolongan Tuhan ketika menghadapi akibat dari kesalahan yang dibuat sendiri.

“Pesan UAS sebenarnya mengajak kita melakukan muhasabah. Jangan ketika alam sudah rusak kita baru meminta Tuhan memperbaikinya. Manusia juga harus memperbaiki perilakunya,” katanya.

Ia menilai, prinsip tersebut juga memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut muncul akibat perbuatan tangan manusia, sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum ayat 41.

Ayat tersebut, menurut Noviardi, relevan dijadikan refleksi dalam melihat persoalan lingkungan: kerusakan ekologis tidak selalu tepat jika hanya dipandang sebagai fenomena alam, sebab aktivitas manusia dapat menjadi faktor penting yang memperparahnya.

“Ini bukan soal mempertentangkan doa dengan kebijakan. Justru keduanya harus berjalan. Doa adalah ikhtiar spiritual, sedangkan kebijakan yang benar adalah ikhtiar sosial dan ekologis. Keduanya tidak boleh dipisahkan,” tegasnya.

Masjid sebagai Pusat Kesadaran Lingkungan

Karena itu, Noviardi mendorong agar masyarakat tidak menunggu pejabat menggelar doa bersama.

Setiap masjid dan mushola, katanya, dapat menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus ruang membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah pembakaran lahan.

“Kalau masyarakat di setiap kampung berdoa, mengingatkan agar tidak membakar lahan dan ikut mengawasi lingkungan, itu jauh lebih bermakna. Masjid tidak hanya menjadi tempat meminta hujan, tetapi juga tempat membangun kesadaran agar manusia tidak merusak lingkungan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tetap memiliki peran utama dalam membangun sistem pencegahan karhutla.

“Jangan sampai masyarakat diminta berdoa agar hujan turun, sementara pemerintah tidak serius mengevaluasi kebijakan yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Jangan salahkan langit atas persoalan yang sebagian penyebabnya ada di bumi.”

Menurut Noviardi, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering pejabat tampil dalam acara doa ketika bencana terjadi, tetapi seberapa kuat pemerintah mencegah bencana sebelum terjadi.

“Kalau ingin salat istisqa, silakan. Tetapi setelah selesai salat, pemerintah harus kembali ke meja kerja: cek tata kelola lahan, perkuat pengawasan, tindak pembakar, lindungi masyarakat dan cegah kebakaran berikutnya,” katanya.

Ia menutup kritiknya dengan sebuah satire. “Kalau hujan belum turun, jangan hanya mencari pejabat untuk diajak berdoa. Cari juga kebijakan yang harus diperbaiki. Sebab Tuhan memang berkuasa menurunkan hujan, tetapi manusia tetap bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terhadap bumi.”(*)