Ivan Soroti Rendahnya Serapan APBD Provinsi Jambi, Harus Ada Percepatan

IMCNews.ID, Jambi - Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi hingga akhir Juni 2026 disorot Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata.

Dia menguraikan, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), realisasi belanja daerah baru mencapai 27,08 persen.

Sementara itu, belanja modal baru terealisasi 7,50 persen, belanja jalan, jaringan, dan irigasi hanya 0,43 persen. Bahkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) masih 0 persen.

Selain itu, belanja hibah baru tercapai 3,01 persen, dan penerimaan Pajak Alat Berat baru mencapai 6,86 persen.

Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi agar segera melakukan percepatan pelaksanaan program karena waktu efektif tahun anggaran hanya tersisa sekitar lima bulan.

“Ini harus jadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” tegasnya.

Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran bukan hanya persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

“Di balik angka-angka itu ada pembangunan jalan yang belum berjalan, pelayanan masyarakat yang belum maksimal, serta potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Ini harus segera menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Ia meminta OPD terkait, seperti BKAD, Bappeda, UKPBJ, Bapenda, Dinas PUPR, serta seluruh OPD penerima DAK, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program.

Menurutnya, pola pengerjaan proyek yang baru dipacu menjelang akhir tahun harus dihindari karena berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan.

“Jangan sampai pekerjaan fisik kembali menumpuk di triwulan IV. Kalau semua dikejar di akhir tahun, risikonya kualitas pekerjaan menurun, pengawasan tidak maksimal, pembayaran menumpuk, dan manfaat pembangunan terlambat dirasakan masyarakat," tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu juga menekankan belanja modal harus segera direalisasikan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Anggaran pembangunan bukan untuk mengendap di kas daerah. Belanja modal harus diwujudkan menjadi jalan yang baik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, irigasi, serta infrastruktur lain yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Selain itu, Ivan turut menyoroti rendahnya realisasi Pajak Alat Berat yang baru mencapai 6,86 persen.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pendataan, pengawasan, dan penagihan terhadap wajib pajak, terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan proyek-proyek besar.

“Jambi memiliki aktivitas ekonomi yang cukup besar di sektor sumber daya alam. Potensi penerimaan daerah jangan sampai hilang hanya karena pendataan yang belum akurat dan pengawasan yang lemah," ujarnya.

Ia berharap sisa waktu pelaksanaan APBD dimanfaatkan secara maksimal dengan langkah-langkah percepatan yang terukur dan tetap mengedepankan kualitas.

"Setiap OPD harus memiliki target yang jelas, mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan perkembangan secara berkala. Lima bulan ke depan harus menjadi masa pembuktian bahwa APBD benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat, bukan hanya tercatat sebagai angka dalam dokumen anggaran," pungkasnya. (*)