Pemkot Jambi Jamin Penerimaan Siswa Baru Tanpa Pungli

IMCNews.ID, Jambi - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menjamin jika penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 ini akan bebas dari pungutan liar (pungli).

Jaminan ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Aula Griya Mayang, Telanaipura, Kota Jambi, Jumat (12/6/2026) kemarin.

Kegiatan itu melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ombudsman, media massa, serta kepala satuan pendidikan sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru.

"Kami telah menerbitkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027," kata Wali Kota Jambi Maulana.

Aturan itu, kata Maulana sebagai dasar untuk menjamin proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, adil, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

"Seluruh pihak berkomitmen mengawal SPMB melalui pakta integritas ini, agar berjalan sesuai aturan serta bebas dari pungli, gratifikasi, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya," ungkapnya.

Menurut Maulana, daya tampung sekolah tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota Jambi telah disesuaikan dengan jumlah lulusan.

Dia memastikan jika lulusan TK yang akan masuk SD maupun lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke SMP dipastikan memperoleh kesempatan belajar yang memadai.

Dalam penerimaan siswa baru kali ini, Pemkot Jambi menetapkan kuota penerimaan sebesar 40 persen melalui jalur domisili, 35 persen jalur prestasi, 20 persen jalur afirmasi termasuk juga bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain itu ada juga kuota sebanyak 5 persen jalur mutasi bagi anak anggota TNI, Polri, dan pegawai instansi vertikal yang berpindah tugas.

Maulana juga menyebutkan SPMB 2026 menghadirkan mekanisme baru dengan memberikan dua pilihan sekolah bagi calon peserta didik.

"Kami menegaskan pelaksanaan SPMB 2026 harus berlangsung aman, tertib, transparan, serta bebas dari intervensi dan konflik kepentingan guna mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat," ujarnya. (*)