Utang Negara Disorot, APBN Dinilai Mulai Kehilangan Kelenturan

IMCNews.ID, Jakarta -  Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, posisi utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan.

Per akhir Maret 2026, total utang nasional tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski pemerintah menegaskan rasio tersebut masih berada dalam batas aman, peningkatan beban bunga dan besarnya kewajiban jatuh tempo dinilai mulai memberi tekanan serius terhadap ruang fiskal negara serta kemampuan APBN membiayai pembangunan jangka panjang.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai kenaikan utang pemerintah harus menjadi alarm serius bagi pengelolaan fiskal nasional.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata besarnya angka utang, melainkan kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pembayaran kewajiban dan kebutuhan pembangunan.

“Persoalannya bukan sekadar angka utang masih di bawah batas aman, tetapi bagaimana kemampuan negara membayar bunga dan cicilan tanpa mengorbankan belanja produktif. Ini yang mulai terasa berat,” ujar Noviardi, Minggu (10/5/2026).

Ia menyoroti beban bunga utang tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp599 triliun.

Angka tersebut dinilai menunjukkan semakin besarnya porsi penerimaan negara yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibanding memperkuat sektor pembangunan.

“Ketika 16 sampai 22 persen penerimaan negara habis untuk bunga utang, ruang fiskal otomatis menyempit. Pemerintah menjadi kurang leluasa membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial,” katanya.

Noviardi menjelaskan kondisi tersebut menciptakan rigiditas anggaran, yakni situasi ketika APBN semakin didominasi belanja wajib dan pembayaran utang sehingga fleksibilitas pemerintah dalam merespons perlambatan ekonomi menjadi terbatas.

Ia juga menilai tren kenaikan utang perlu diwaspadai karena dalam waktu tiga bulan saja posisi utang bertambah Rp282,52 triliun dibanding akhir Desember 2025.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi jatuh tempo utang sekitar Rp833 triliun tahun ini.

“Kalau defisit terus melebar, pemerintah akan masuk dalam tekanan refinancing atau gali lubang tutup lubang. Utang lama dibayar dengan utang baru. Dalam jangka pendek mungkin aman, tapi jika terus berlangsung akan menjadi jebakan fiskal,” ujarnya.

Menurut Noviardi, dominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87 persen memang membuat struktur pembiayaan lebih fleksibel dibanding pinjaman bilateral atau multilateral.

Namun ketergantungan tinggi terhadap pasar keuangan juga membuat APBN sensitif terhadap gejolak suku bunga dan sentimen investor.

Selain itu, ia mengingatkan utang luar negeri Indonesia yang telah mencapai US$431,73 miliar tetap menyimpan risiko nilai tukar.

Pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran pemerintah dan memicu tekanan terhadap inflasi domestik.

“Kalau kurs melemah tajam, pembayaran utang luar negeri otomatis lebih mahal. Efek lanjutannya bisa menekan daya beli masyarakat karena pemerintah harus melakukan penyesuaian fiskal,” katanya.

Meski demikian, Noviardi menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terkendali karena pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan terus melakukan pengawasan melalui laporan rutin seperti SULNI dan SUSPI.

Namun ia menegaskan pemerintah tidak boleh terlena hanya karena rasio utang masih di bawah 60 persen.

“Subtansi yang mesti dicermati atau dijaga adalah kualitas utang. Utang harus benar-benar dipakai untuk sektor produktif yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara baru, bukan sekadar menutup defisit rutin,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah memperkuat penerimaan negara, memperluas basis pajak, mengefisienkan belanja yang tidak produktif, serta mempercepat industrialisasi agar ketergantungan terhadap utang dapat ditekan secara bertahap.

“Utang memang instrumen pembangunan, tetapi tanpa disiplin fiskal yang kuat, utang bisa berubah menjadi beban generasi mendatang,” tutupnya. (*)