Pendapatan Rendah Dinilai Jadi Masalah Tanjabbar

IMCNews.ID, Jambi – Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dalam periode 2020–2024 menunjukkan arah positif.

Namun kondisi itu belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Menurutnya, tingkat kemiskinan yang turun dari 10,95 persen menjadi 9,54 persen atau sekitar 33.120 jiwa dari total 334 ribu penduduk tidak terlepas dari efektivitas program perlindungan sosial seperti PKH serta intervensi pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Anwar Sadat.

“Penurunan ini patut diapresiasi, apalagi ada penanganan khusus terhadap 452 rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas seperti Tungkal Ulu dan Senyerang. Namun laju penurunannya masih relatif lambat, hanya sekitar 0,25 persen per tahun. Ini menandakan persoalan struktural belum terselesaikan,” ujarnya.

Noviardi menegaskan, ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer seperti sawit dan hortikultura menjadi salah satu faktor utama yang menahan percepatan pengurangan kemiskinan.

Fluktuasi harga komoditas serta rendahnya tingkat upah di pedesaan membuat daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.

Di sisi lain, ia menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang relatif stabil namun belum berkualitas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di kisaran 2,95 persen pada 2023 dan naik menjadi 3,20 persen pada Agustus 2024 dari total angkatan kerja sekitar 171 ribu jiwa, dinilai bukan faktor utama penyebab kemiskinan.

“Masalah utamanya bukan sekadar pengangguran, tapi rendahnya produktivitas dan pendapatan pekerja. Banyak yang bekerja, tetapi tetap miskin. Ini yang saya sebut sebagai fenomena ‘pekerja miskin’,” tegasnya.

Ia memperkirakan potensi kehilangan pendapatan akibat pengangguran bisa mencapai Rp2–3 juta per orang per bulan, yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan multidimensi, khususnya di kalangan pemuda.

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di kisaran 4,45 hingga 5,28 persen serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,01, Noviardi menilai Tanjab Barat sebenarnya memiliki modal kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tanpa diversifikasi lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, bonus demografi pada periode 2025–2045 berisiko tidak optimal.

“Program seperti GUREDES untuk milenial dan penguatan infrastruktur dalam RPJMD 2021–2026 harus benar-benar diarahkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi, bukan hanya serapan tenaga kerja,” katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah, seperti di Kuala Betara, yang memerlukan intervensi pembangunan lebih terarah.

Sebagai rekomendasi, Noviardi mendorong pemerintah daerah untuk mulai beralih dari pendekatan ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis inovasi dan sumber daya manusia.

Kebijakan upah minimum sektoral, penguatan pendidikan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci.

“Jika tidak ada transformasi struktural, maka penurunan kemiskinan hanya bersifat jangka pendek. Kita butuh strategi yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)