IMCNews.ID, Jambi - Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mencatat capaian impresif dalam pemerataan ekonomi. Dengan Gini Ratio yang sangat rendah di angka 0,266 pada 2024 dan relatif stabil hingga awal 2026 di kisaran 0,28, daerah ini jauh melampaui rata-rata nasional yang masih berada di level 0,375.
Kondisi ini menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, terutama didorong oleh dominasi sektor primer seperti kelapa sawit dan karet yang menyerap tenaga kerja pedesaan secara luas.
Pengamat ekonomi Jambi, Noviardi Ferzi, menilai capaian tersebut tidak lepas dari karakteristik ekonomi Bungo yang berbasis sumber daya alam dan aktivitas ekonomi rakyat.
“Struktur ekonomi Bungo relatif inklusif karena basisnya ada di sektor riil yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Perkebunan sawit dan karet, ditambah aktivitas informal seperti PETI dan batubara, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata, meski di sisi lain menyimpan risiko lingkungan dan legalitas,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Bungo tercatat cukup tinggi dengan rata-rata mencapai 8,4 persen. PDRB per kapita juga menyentuh Rp71,75 juta, mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sektor perdagangan grosir dan eceran menjadi kontributor utama dengan pangsa 23,14 persen, sementara inflasi yang terjaga di angka 3,54 persen turut menjaga daya beli, khususnya di kalangan petani.
Menurut Noviardi, stabilitas harga dan intervensi pemerintah melalui program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pembangunan infrastruktur dasar seperti puskesmas berperan penting dalam menekan ketimpangan dan kemiskinan.
“Penurunan angka kemiskinan dari 5,29 persen ke 5,06 persen menunjukkan kebijakan sosial cukup efektif. Namun, ini belum cukup jika tidak diiringi transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Dari sisi pembangunan manusia, Bungo juga mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi di Provinsi Jambi sebesar 74,44.
Capaian ini ditopang oleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang semakin merata. Rasio tenaga kesehatan mencapai 7,48 per 1.000 penduduk, melampaui standar nasional, meskipun masih terdapat kekurangan tenaga medis spesialis.
Pemerintah daerah sendiri telah memperkuat layanan dasar melalui pembangunan dua puskesmas dan tiga puskesmas pembantu (pustu), serta implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penanganan penyakit seperti TBC, terutama di wilayah terpencil.
Namun demikian, Noviardi mengingatkan bahwa fondasi ekonomi Bungo masih menghadapi tantangan serius ke depan.
Ketergantungan pada komoditas primer dan aktivitas ekonomi informal dinilai berisiko terhadap stabilitas jangka panjang.
“Fluktuasi harga komoditas global, terutama migas dan batubara, bisa langsung mengguncang ekonomi daerah. Di sisi lain, minimnya diversifikasi UMKM menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan sektor sekunder dan tersier melalui pengembangan industri hilir, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar, serta penciptaan sumber pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan.
“Bungo sudah berada di jalur yang tepat dalam hal pemerataan. Tapi untuk naik kelas menjadi ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi, transformasi struktural tidak bisa ditunda,” pungkasnya. (*)
