IMCNews.ID, Jambi - Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena mempertanyakan proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Jambi yang belum juga membuahkan hasil.
Kondisi yang terjadi saat ini menurutnya menimbulkan kecurigaan. Dia mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi untuk melakukan seleksi secara transparan.
“Kenapa seleksi kepala sekolah tidak kunjung tuntas? Ada apa sebenarnya? Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi liar,” ujarnya.
Menurutnya, lambannya proses seleksi malah memperkuat dugaan praktik “jual beli” jabatan kepala sekolah yang merusak integritas dunia pendidikan.
“Sekarang bahkan muncul isu mahar kepala sekolah. Ini sangat memprihatinkan. Kalau benar ada permainan seperti itu, ini telah mencoreng dunia pendidikan kita. Tidak boleh ada satu pun oknum yang memperjualbelikan jabatan,” tegas Maria.
Dia meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi segera menuntaskan seluruh proses seleksi kepala sekolah tanpa menunda-nunda.
Ia menilai keterlambatan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan pendidikan, karena banyak sekolah berjalan tanpa kepala sekolah definitif.
“Pengumuman dan pelantikan harus segera dilakukan. Jangan sampai sekolah-sekolah terlalu lama tidak memiliki kepemimpinan yang jelas. Ini menyangkut kualitas pelayanan pendidikan kepada siswa,” katanya.
Ketidakpastian ini, lanjutnya, telah membuat banyak pihak resah, mulai dari guru, tenaga pendidik, hingga orang tua siswa.
Ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menangani persoalan ini karena dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkot Jambi.
“Kita tidak ingin kasus ini menjadi contoh buruk ke depan. Pemerintah harus serius menuntaskan persoalan ini, memastikan proses seleksi benar-benar bersih dan bebas dari praktik jual beli jabatan,” ujarnya.
Maria juga membuka peluang dilakukannya penyelidikan oleh aparat penegak hukum, apabila ditemukan indikasi kuat adanya permainan dalam proses seleksi.
“Kalau ada oknum yang bermain, harus ditindak. Dunia pendidikan tidak boleh diganggu oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya. (*)
PDAM Tirta Muaro Jambi Diadukan ke YLKI Terkait Layanan dan Kualitas Air
Indonesia Impor 150 Juta Barel Minyak Dari Rusia Bertahap Hingga Akhir 2026
Bulog Sebut Cadangan Beras Jambi Cukup Untuk Lima Bulan Lagi
Pengurus DPW dan DPD PSI se Provinsi Dilantik, Targetkan Jambi Jadi “Kandang” Gajah
Langgar Kode Etik Empat Anggota Polda Jambi Dipecat, Ini Daftar Namanya