Resmi Dimulai, Operasi Patuh 2025 Berlangsung Selama Dua Pekan, Ini Tujuh Sasarannya

IMCNews.ID, Jambi – Kepolisian Daerah (Polda) Jambi melaksanakan apel gelar pasukan operasi patuh 2025 bertempat di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Senin (14/7/2025).

Apel ini dipimpin langsung Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar diikuti Irwasda, Pejabat Utama serta instansi terkait.

Operasi patuh 2025 akan berlangsung selama dua pekan mulai 14 hingga 27 Juli 2025.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menyampaikan bahwa Operasi Patuh 2025 merupakan upaya kolaboratif untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

“Operasi Patuh ini adalah pengecekan kesiapan personel, sarana, dan strategi untuk mendukung misi nasional menuju keselamatan lalu lintas yang lebih baik. Tema kita tahun ini sangat visioner ‘Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas.’ Karena keselamatan di jalan bukan hanya soal aturan, tapi cerminan kualitas peradaban,” ujar Kapolda.

Irjen Pol Krisno juga menyoroti sejumlah permasalahan lalu lintas di Jambi, khususnya tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan muda baik pengendara roda dua maupun roda empat.

“Kita tidak hanya fokus pada penegakan hukum. Edukasi, kampanye keselamatan, dan dialog dengan komunitas harus kita lakukan secara masif. Karena tertib lalu lintas adalah tanggung jawab kolektif, bukan semata urusan polisi,” ujarnya.

Dalam operasi ini ada tujuh fokus pelanggaran yang bakal ditindak. Pertama , penggunaan ponsel saat berkendara. Kedua, pengemudi di bawah umur.

Ketiga berboncengan lebih dari satu orang. Keempat, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman.

Lalu kelima berkendara di bawah pengaruh alkohol. Keenam melawan arus lalu lintas dan terakhir yang ketujuh melebihi batas kecepatan atau terlibat balapan liar.

“Saya tekankan kepada seluruh anggota, junjung tinggi profesionalisme dan tampilkan sikap humanis. Hindari tindakan kontra produktif. Lakukan sinergi aktif dengan instansi terkait dan bangun ruang edukasi dengan masyarakat. Penegakan hukum harus disertai keteladanan dan komunikasi yang membangun,” tutupnya. (*)