Menko Yusril Sebut MK Mungkin Bakal Batalkan Ambang Batas Parlemen

IMCNews.ID, Jakarta - Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen dari suara sah nasional berpeluang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.

Setelah putusan MK itu, pemerintah akan merumuskan payung hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Payung hukum itu akan digunakan sebagai aturan dalam pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya. (*)