Presiden: Anggaran Jangan Cuma Dihabiskan Untuk Rapat dan Studi Banding

IMCNews.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Jangan anggaran lebih banyak dihabiskan untuk rapat dan studi banding tak bermanfaat.

Kepala daerah harus mampu menetapkan anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah. Semuanya harus berorientasi pada hasil agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," tegasnya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Dia meminta agar penggunaan anggaran disusun sesuai program yang sejalan antara agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah.

Selain itu Presiden juga menegaskan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas.

"Anggaran diecer-ecer kepada dinas-dinas, semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10 persen, semua diberi 10 persen, enggak jelas skala prioritasnya yang mana," kata Presiden.

Terakhir, Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBN dan APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas.

"Anggaran untuk stunting untuk Puskesmas, diberikan ke Puskesmas jadinya pagar Puskesmas. Ada, jangan bilang enggak ada. Ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Presiden.

Oleh sebab itu Presiden berharap Musrenbangnas 2024 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ini dapat menjadi sekrub penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran. (*)