Awas! Kades dan Perangkat Desa Terlibat Kampanye Bisa Dipidana Penjara, Ini Aturannya

  IMCNews.id –Kepala desa (Kades) dan perangkat desa dilarang ikut aktif mendukung pasangan calon (Paslon) dalam kampanye serta kegiatan politik Pemilu 2024. Larangan tersebut mencakup peran sebagai tim sukses atau tim kampanye.

 Larangan kades an perangkat desa terlibat politik praktis ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 29 huruf G. Dalam pasal tersebut, jelas dinyatakan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

 Demikian juga, Pasal 48 menjelaskan bahwa perangkat desa, termasuk sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, serta Pasal 51 huruf G, melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik.

 "Perangkat desa dan kepala desa harus benar-benar netral, tidak boleh menjadi peserta dalam politik praktis. Tidak boleh menjadi pengurus partai politik, bahkan anggota, serta tidak boleh menjadi tim kampanye maupun tim sukses peserta pemilu maupun pilkada," jelas sumber terkait.

 Larangan terlibat dalam politik praktis juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 280 ayat 2 huruf H, I, dan J menyatakan bahwa pelaksana dan tim kampanye yang menggelar kegiatan kampanye pemilu tidak diizinkan melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 Sanksi bagi pelanggaran ini dijelaskan dalam Pasal 282, di mana pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dapat dihukum 1 tahun kurungan penjara dan denda Rp12 juta.

 Selama masa politik, terutama kampanye yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, aktivitas kepala dan perangkat desa akan diawasi oleh pengawas pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.(*)