IMCNews.ID, Jambi - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melonjak hingga Agustus 2023 jika dibandingkan dua tahun belakangan.
Data ini diketahui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD-PPA) Provinsi Jambi.
Kepala UPTD- PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini menyebut, sejak Januari sampai 3 Agustus 2023 terdata 142 laporan kasus yang masuk.
Dia merincikan, dari 142 laporan tersebut, 43 pelapor perempuan, 93 pelapor anak laki-laki dan anak perempuan, dan 4 laporan laki-laki dewasa. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun.
"Kalau perempuan terbanyak itu korban kekerasan psikis. Sedangkan anak-anak paling banyak jadi korban kekerasan seksual dan psikis," katanya belum lama ini.
Menurut Asi, dibandingkan tahun 2019 sampai 2021 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 ini jauh lebih meningkat.
Pada tahun 2019 ada sebanyak 125 pelapor. Kemudian pada tahun 2020 ada 128 pelapor dan pada tahun 2021 sekitar 134 pelapor. Sedangkan untuk 2023 baru sampai Agustus sudah mencapai 142 laporan.
''Dari 142 laporan tersebut, 6 diantara adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," tuturnya.
Di kesempatan itu, Asi merincikan, korban kekerasan fisik, anak sebanyak 17 orang dan perempuan 6 orang.
Kemudian, korban psikis; anak sebanyak 89 orang dan perempuan 32 orang. Korban seksual; anak sebanyak 66 orang dan perempuan 15 orang.
Selanjutnya, korban penelantaran; anak sebanyak 1 orang dan perempuan 5 orang. Lalu, TPPO; anak 4 orang dan perempuan 2 orang, serta ada 5 orang anak yang memerlukan perlindungan khusus. (*)
KABAR DUKA! Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Tutup Usia Akibat Serangan Jantung
Polisi Bongkar Produksi dan Peredaran Kosmetik Ilegal Mengandung Merkuri
Gubernur Al Haris Dorong HKTI Jadi Lokomotif Gerakan Pangan di Jambi
Menaker Ingatkan Itjen Jangan Cuma Cari Temuan Tapi Harus Cegah Masalah
Tiga Warga Jambi Korban Scam di Kamboja Dipulangkan, Satu Menghilang Saat Tiba di Jakarta
Laporkan Kondisi Pertanahan ke Menteri ATR/BPN, Al Haris Ungkap Soal Konflik Lahan