Rusak Keindahan, Dewan Kota Jambi Soroti Kabel Optik yang Semerawut

IMCNews.ID, Jambi - Kesemrawutan kabel optik milik provider dan tiang-tiangnya menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi.

Muhammad Nasir, anggota DPRD Kota Jambi, menilai kesemrawutan itu telah mengganggu estetika, keindahan dan tata Kota Jambi.

“Terkait kabel dan tiang provider yang semrawut itu, kita minta untuk diatasi. Pemerintah harus selektif saat mengeluarkan izin. Jangan hanya berorientasi pada pendapatan daerah, tapi pengawasannya tidak ada,” ujar Nasir saat membacakan Pandangan Fraksi Demokrat Kebangsaan (Demokrat-PKB) pada Paripurna Pandangan fraksi-fraksi atas Lima Ranperda, baru-baru ini.

Permasalahan ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif. Kata dia, sebaiknya Pemkot Jambi memberi perhatian besar terhadap persoalan ini, serta agar ditindak lanjuti. 

Dia meminta pihak terkait seperti swasta, BUMN, pemerintah yang terkait dengan kabel-kabel tersebut untuk duduk bersama mencari solusi agar kabel-kabel tidak sembarangan dipasang dan terkesan pemeliharaannya lepas tanggung jawab.

"Harus cepat diatasi, sehingga tidak ada kabel-kabel yang merusak pemandangan yang menimbulkam kesan kumuh, saya berharap ini segera diatensi oleh para pihak, sebelum terlanjur parah dampak yang diakibatkan oleh kabel-kabel yang tak teratur itu," ujar Thaif.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pihaknya sudah pernah menegur secara langsung pemilik-pemilik kabel tersebut. 

"Beberapa diantaranya sudah pernah kami putus, karena memang mengganggu lalu lintas. Tiang yang digunakan juga numpang. Tapi masalahnya tidak sesederhana yang kita bayangkan," kata Maulana.

Dia menambahkan, setelah diputus, permasalahan justru timbul. Sebab provider ini banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga ketika diputus, tentu mengganggu aktivitas masyarakat, karena ketergantungan masyarakat terhadap akses internet sudah sangat tinggi.

"Sekarang hampir semua pekerjaan memakai internet. Maka yang perlu dilakukan adalah kerjasama. Dinas Perkim harus segera melakukan langkah pengawasan dan mencari solusi," pungkasnya. (*)