IMCNews.ID, Jambi - Walikota Jambi, Syarif Fasha memberikan teguran keras para lurah yang masih mendapatkan predikat kurang baik dalam penerapan Aplikasi Sipadek dan Sipaten.
Sipadek sendiri merupakan salah satu aplikasi yang berguna untuk pengelolaan sistem persuratan pada Pemerintah Kota Jambi secara online.
"Saya tidak mau lagi dengar ada Lurah gaptek (gagap teknologi). Diskominfo silahkan bantu penerapan aplikasi Sipadek dan Sipaten ini," ujarnya.
Kata Fasha, dari 62 kelurahan yang ada di Kota Jambi, sebanyak 37 kelurahan masuk dalam kategori kurang.
"Ini juga pelajaran bagi OPD lain yang sudah menerapkan Sipadek dengan baik. Tapi catatan saya jangan hanya pas perjalanan dinas saja pakai Sipadek, giliran persoalan lain masih manual," ujarnya.
Sementara Sipaten merupakan Aplikasi Sistem administrasi pelayanan kecamatan dan kelurahan. Aplikasi sistem administrasi pelayanan kecamatan dan kelurahan memudahkan masyarakat melakukan pengurusan surat-surat.
Fasha mengatakan, aplikasi tersebut dirancang berdasarkan gabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada di beberapa kecamatan di Kota Jambi. Aplikasi Sipaten merupakan aplikasi umum yang ditujukan memberikan kemudahan pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
Layanan masyarakat berbasis aplikasi tersebut merupakan wujud nyata Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai smart city. Dengan harapan kota Jambi menjadi pilot project smart city terhadap daerah lainnya.
Aplikasi tersebut tidak lagi membuat masyarakat ribet. Aplikasi tersebut dapat mempersingkat pekerjaan dan menghemat waktu bagi pelayanan administrasi di Perkantoran, kelurahan maupun di Kecamatan.
“Ini juga bisa meminimalisir praktik-praktik pungli dalam pengurusan dokumen," pungkasnya. (IMC01)
Cuaca Kian Memburuk Dampak Kabut Asap, Siswa PAUD/TK hingga Kelas 2 SD Diliburkan
Bukan Cuma Pemadaman, Tata Air Gambut Harus Jadi Pertahanan Pertama Hadapi Karhutla
Ribuan Titik Panas Kepung Area Konsesi, Monopoli Air Dituding Akar Rusaknya Ekosistem Gambut
Puluhan Perusahaan Berpotensi Kena Sanksi Rp15 Triliun Terkait Karhutla
Angka Desil Dinilai Tak Sesuai Kondisi Masyarakat, BPS: Terus Dimutakhirkan