IMCNews.ID, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah secara resmi meluncurkan pilot project model pengembangan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang rencananya akan dilakukan di lima kawasan tersebar di seluruh Indonesia.
"Mau tidak mau perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja ini kami lakukan. Kalau ini yang kami lakukan maka menjadi tugas teman-teman di Ditjen Binapenta untuk memperluas kesempatan kerja, memberikan kesempatan kerja di luar hubungan kerja," kata Menaker Ida dalam acara peresmian di Kerawang, Jawa Barat yang dipantau virtual dari Jakarta, Rabu.
"Yang ingin kami lakukan sekarang adalah melakukan transformasi perluasan kesempatan kerja sehingga terukur dan berkelanjutan," tambah Ida.
Karena itu transformasi perluasan kesempatan kerja perlu dilakukan untuk mengembangkan program tenaga kerja yang mandiri, efektif dan terukur keberlanjutannya.
Proyek percontohan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan sendiri sebuah model yang didesain secara terintegrasi untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.
Pendekatan itu diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia setempat, potensi ekonomi lokal dan karakteristik daerah dalam sebuah kawasan yang sekaligus terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi yang melingkupinya.
Model itu merupakan sesuatu yang baru, dengan Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan lima lokasi proyek percontohan yaitu kawasan perhutanan sosial Telukjambe di Kabupaten Karawang serta kawasan agrowisata Lido di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat.
Selain itu proyek percontohan juga akan dilakukan di kawasan agroforestri dataran tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang di Jawa Tengah, kawasan agroindustri Sei Mencirim di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dan kawasan agromaritim Teluk Weda di Kabupaten Halmera Tengah, Maluku Utara.
"Dengan model berbasis kawasan ini kita bisa mendesain secara terintegrasi," demikian Ida. (IMC02/Ant)
Ekonomi RI Tumbuh 5,45 Persen, Airlangga Klaim Lampaui Negara G20
Sinergi PHR dan Aparat Penegak Hukum Ungkap DPP Ilegal Tapping Pertamina EP Jambi
Sebut Dakwaan Jaksa Soal Pemerasan Rp55 Miliar Kabur, Febrie Minta Dibebaskan
DPRD Desak Pemprov Jambi Siapkan Usulan Pengelolaan Mangrove dan Gambut Terpadu
