IMCNews.ID, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan yang bertujuan menyamakan persepsi pengelolaan balai latihan kerja (BLK) komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.
"Kami terus mendorong pengelola BLK komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah, dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Acara itu sendiri telah digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 7-8 Juni 2021.
Hindun mengatakan untuk mengembangkan pelatihan, pengelola BLK komunitas didorong untuk terus aktif membangun relasi dengan pemangku kepentingan dan harus mampu berjejaring mengembangkan pelatihan, instruktur serta informasi pasar kerja.
Dia memastikan bahwa Kemnaker terus berupaya mengembangkan Program BLK Komunitas, baik dari sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Dari sisi kualitas, program BLK komunitas sendiri telah memiliki 23 kejuruan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh," ujar Hindun.
Dalam acara tersebut juga diadakan pameran hasil karya dari peserta pelatihan di BLK komunitas, yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan yang telah didapat tidak hanya untuk memenuhi kriteria kebutuhan pasar kerja, tapi juga mendorong lahirnya wirausaha baru.
Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan diikuti 50 peserta secara luring dan sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara itu juga dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. (IMC02/Ant)
Kejati Jambi Bagikan Ribuan Masker dan Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Lewati Medan Sulit, Al Haris Turun Padamkan Karhutla di Pelosok Tanjabtim
Ratusan Hektare Lahan Terbakar, Muaro Jambi Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla
Garda Depan NKRI: SMSI Bentuk Pokja Jaga Desa dan Gandeng Kampus untuk Beri Masukan
DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan 15 Desember
Kominfo Kejar Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital di 2022