IMCNews.id— Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menyidangkan aduan dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, empat aduan telah memenuhi syarat administrasi dan materiil. Seluruhnya akan segera dijadwalkan untuk menjalani persidangan.
"Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang," kata Heddy kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.
Heddy menegaskan, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak memengaruhi proses penanganan aduan tersebut.
Menurut dia, perkara yang dilaporkan menyangkut dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam Pilpres 2024, sehingga tetap menjadi kewenangan DKPP.
"Aduan itu terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu pada pemilu atau Pilpres 2024. Begitu kan yang jadi kewenangan DKPP?" ujarnya.
"Tidak ada kaitannya (dengan Gibran mundur). Dua hal yang berbeda substansi," sambungnya.
Heddy menjelaskan, pengaduan tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran etik dalam proses penyelenggaraan pemilu. Karena itu, perubahan status Gibran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pemeriksaan.
Meski memastikan empat aduan segera disidangkan, Heddy belum menyampaikan tanggal pelaksanaan persidangan.
"Nanti kita info, kalau sudah dijadwalkan," tuturnya.
Denny Indrayana dkk Persoalkan Pasal 18 Ayat 3 PKPU
Salah satu pengaduan sebelumnya diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pihak, yakni KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.
Mereka mengadukan para komisioner KPU RI terkait dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran.
Denny menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut persyaratan administrasi pendidikan, tetapi juga dugaan manipulasi dalam proses pembentukan regulasi.
"Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," kata Denny seusai menyampaikan pengaduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Oktober 2026.
Denny menyebut pengaduan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang sebelumnya ditempuh terkait persyaratan pencalonan Gibran. Ia menilai persoalan tersebut belum sepenuhnya tuntas.
Selain mempersoalkan ketentuan dalam PKPU, pihak pengadu juga menyoroti proses penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh KPU.
Mereka menduga KPU tidak melakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh, termasuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan.
Mereka juga menuding KPU menghambat fungsi pengawasan Bawaslu karena tidak memberikan akses terhadap dokumen pencalonan dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Denny menyebut persoalan akses pengawasan tersebut turut terungkap dalam fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Denny meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap komisioner KPU yang dilaporkan. Ia juga berharap mereka tidak lagi menduduki jabatan publik.
Seluruh dugaan tersebut masih merupakan dalil pihak pengadu yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan persidangan DKPP.(*)
Pemilihan Wapres Mundur 9 Desember, Tiga Kader Gerindra Dijagokan Gantikan Gibran
Bursa Pengganti Gibran Menghangat, Golkar Sebut 8 Tokoh Potensial
DKPP Segera Gelar Sidang Aduan KPU soal Pencalonan Gibran, Ini Perkaranya
Siapa Pengganti Gibran? Prabowo Bebas Memilih, PDIP Tegaskan Tak Mau Ikut Campur
Demokrat dan PAN Kompak Tak Usung Kader Pengganti Gibran, AHY dan Zulhas Serahkan ke Prabowo
Komisi III DPR Minta Tersangka Kasus Penyadapan Dijerat Pasal Makar