RKAB 2027 Wajib Masuk 15 November, Perusahaan Tambang Tak Patuh Terancam Sanksi

IMCNews.id– Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 15 November 2026 sebagai batas akhir penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027.

Seluruh perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) diwajibkan memenuhi tenggat tersebut. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin.

Kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh pemegang izin pertambangan, baik yang menjalankan kegiatan pada tahap eksplorasi maupun operasi produksi.

Melalui akun Instagram resminya, @ditjenminerba, sebagaimana dikutip Selasa (10/11/2026), Ditjen Minerba mengingatkan perusahaan agar segera merampungkan dan menyampaikan dokumen RKAB 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap RKAB menjadi bagian penting dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Perusahaan tidak hanya dituntut memenuhi kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan seluruh persyaratan dan data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan regulator.

Sanksi Menanti Perusahaan yang Tidak Patuh

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, penyampaian RKAB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemegang izin pertambangan.

Perusahaan yang tidak menyampaikan RKAB atau terlambat memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Sanksi yang dicantumkan Ditjen Minerba meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pertambangan, hingga pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi tersebut menjadi perhatian serius bagi perusahaan. Pasalnya, RKAB merupakan instrumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, sehingga pemenuhannya berkaitan langsung dengan kepatuhan operasional dan perizinan.

Pengajuan RKAB 2027 Melalui MinerbaOne

Untuk penyampaian RKAB 2027, Ditjen Minerba menggunakan sistem digital melalui Sistem Informasi e-RKAB yang terintegrasi dengan platform MinerbaOne.

Pemegang izin dapat mengakses layanan tersebut melalui laman resmi https://minerbaone.esdm.go.id/.

Sebelum melakukan pengajuan, perusahaan diminta memastikan seluruh dokumen persyaratan dan data pendukung telah lengkap serta sesuai. Termasuk di dalamnya kesesuaian data yang bersumber dari sistem perizinan Online Single Submission (OSS).

Kelengkapan dan validitas data menjadi faktor penting dalam proses verifikasi. Ketidaksesuaian informasi maupun kekurangan dokumen berpotensi menghambat penyelesaian pengajuan RKAB.

Ditjen Minerba Ingatkan Perusahaan Segera Mengajukan

Menjelang batas akhir 15 November 2026, Ditjen Minerba mengimbau seluruh perusahaan pertambangan agar tidak menunda penyampaian RKAB hingga hari terakhir.

Perusahaan juga diminta mengantisipasi potensi kendala teknis, seperti gangguan sistem informasi, masalah jaringan, serta penumpukan antrean verifikasi menjelang penutupan periode pengajuan.

“Segera finalisasi dan sampaikan dokumen RKAB 2027 perusahaan Anda sekarang juga!” demikian imbauan Ditjen Minerba melalui akun Instagram resminya.

Bagi perusahaan pertambangan, tenggat 15 November 2026 bukan sekadar batas waktu administratif.

Pemenuhan kewajiban RKAB menjadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi yang harus dijaga agar kegiatan usaha pertambangan pada 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan.

Ditjen Minerba pun mengingatkan agar seluruh pemegang izin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memastikan dokumen telah lengkap dan disampaikan tepat waktu.

Sebab, ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pencabutan izin.(*)