JAKARTA – Indonesia telah mengantongi dukungan tertulis dari 28 negara dan indikasi dukungan lisan dari 69 negara untuk pencalonan sebagai anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) Kategori III.

Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia menjelang Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 yang dijadwalkan berlangsung pada 19–20 November 2026 di Montreal, Kanada.

Untuk memperkuat peluang tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus mengintensifkan koordinasi dan diplomasi internasional.

Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam organisasi penerbangan sipil dunia. Indonesia sebelumnya pernah menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut, yakni pada 1962–2001.

Menurut Dudy, jumlah anggota Dewan ICAO kini bertambah dari 36 menjadi 40 negara. Perubahan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis penerbangan sipil internasional.

“Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan dalam pengambilan keputusan strategis pada bidang penerbangan sipil internasional,” ujar Dudy, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Dalam upaya menggalang dukungan, pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan diplomatik melalui forum internasional, pertemuan bilateral, hingga komunikasi langsung dengan sejumlah negara anggota ICAO.

Indonesia juga menyampaikan empat pesan utama dalam pencalonan tersebut.

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu pasar penerbangan besar di kawasan Asia Pasifik. Kondisi geografis dan pengalaman tersebut dinilai memberikan perspektif penting bagi pengembangan penerbangan sipil internasional.

Kedua, Indonesia memiliki komitmen dan rekam jejak dalam ICAO melalui pekerjaan teknis, program peningkatan kapasitas, serta partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif penerbangan regional dan global.

Ketiga, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarkawasan, negara maju dan berkembang, serta berbagai pemangku kepentingan penerbangan dengan kepentingan berbeda.

Keempat, Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan prioritas strategis ICAO.

Diplomasi Diperkuat Jelang Pemilihan

Menhub Dudy juga meminta agar pemanfaatan Aide Memoire atau dokumen diplomatik yang berisi informasi dan poin-poin utama pencalonan Indonesia dioptimalkan.

Dokumen tersebut menjadi bahan komunikasi kepada negara-negara sahabat untuk memperkuat dukungan terhadap Indonesia.

“Perkembangan ini tentunya patut kita apresiasi. Namun waktu menuju pemilihan semakin dekat. Karena itu, upaya diplomasi kiranya dapat terus kita tingkatkan bersama, baik intensitas maupun efektivitasnya agar seluruh potensi dukungan benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi dukungan yang nyata bagi Indonesia,” kata Dudy.

Melalui sinergi Kemenhub, Kemenlu, dan seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintah berharap dukungan internasional dapat terus bertambah.

Indonesia juga berharap dapat memperkuat perannya dalam mendorong penerbangan sipil global yang selamat, aman, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenlu Denny Abdi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Saud P. Krisnawan, Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, pejabat Kemenhub dan Kemenlu, pimpinan instansi BUMN, mitra kerja Kemenhub, serta para Duta Besar Republik Indonesia secara daring.