IMCNEWS.ID – Pemerintah Singapura memperketat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu pencemaran kabut asap lintas batas. Delapan pimpinan perusahaan besar perkebunan sawit yang beroperasi di Indonesia dipanggil untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan tersebut.
Pertemuan berlangsung di The Treasury, Singapura, Rabu (28/10/2026). Sejumlah eksekutif senior yang hadir mewakili Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.
Dikutip dari Riausatu.com, pertemuan itu dipimpin Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.
Mereka didampingi Penasihat Senior Davinder Singh serta pejabat senior dari Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional atau National Environment Agency (NEA), dan Kementerian Hukum Singapura.
Dalam pertemuan tersebut, para eksekutif perusahaan menyatakan komitmen untuk bersikap kooperatif selama penyelidikan berlangsung.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengatakan pemerintah berencana mengamendemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) pada sidang parlemen mendatang.
Perubahan itu diarahkan untuk memperkuat kewenangan hukum pemerintah dalam menangani pencemaran kabut asap lintas batas. Salah satu poin yang direncanakan adalah menjadikan penolakan atau ketidakkooperatifan perusahaan dalam proses penyelidikan sebagai tindak pidana.
“Perusahaan yang tidak mematuhinya akan melakukan pelanggaran hukum. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura,” ujar Grace Fu kepada wartawan setelah pertemuan, seperti dikutip Channel News Asia (CNA).
Rencana amendemen tersebut menjadi sinyal bahwa Singapura ingin memperkuat instrumen hukum agar penyelidikan kasus kabut asap lintas batas dapat berjalan lebih efektif.
Meski demikian, pemanggilan delapan pimpinan perusahaan itu tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan mereka terlibat dalam pembakaran lahan. Keterlibatan masing-masing pihak masih harus dinilai berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang diperoleh.
Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam menjelaskan, perusahaan yang telah diidentifikasi dalam proses penyelidikan diwajibkan menjalani penilaian independen secara menyeluruh.
Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga hubungan korporasi dan rantai pasok yang terkait dengan aktivitas bisnis mereka.
Menurut Shanmugam, penilaian akan dilakukan panel penilai dan firma hukum independen di bawah arahan NEA. Biaya operasional panel tersebut akan ditanggung oleh perusahaan yang menjalani penilaian.
Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi juga diwajibkan menunjuk tim yang terdiri atas perusahaan investigasi dan firma hukum untuk mendampingi proses pemeriksaan. Keduanya harus berasal dari panel yang ditetapkan sesuai arahan NEA.
Shanmugam menyebut penilaian independen dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan dengan rantai pasok yang bersih untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembakaran lahan.
Ia menegaskan, proses tersebut bukan bertujuan mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan publik maupun politik.
Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai operasional perusahaan, hubungan antarkorporasi, dan rantai pasok yang diperiksa.
Berikut delapan pimpinan perusahaan yang menghadiri pertemuan dengan pejabat tinggi Singapura terkait penyelidikan karhutla:
Bumitama Agri – Lim Gunawan Hariyanto, CEO dan Ketua Eksekutif.
First Resources – Ciliandra Fangiono, CEO dan Direktur Eksekutif.
Golden Agri-Resources – Franky Oesman Widjaja, Ketua dan CEO. Ia juga mewakili Asia Pulp & Paper (APP).
Indofood Agri Resources – Mark Julian Wakeford, CEO dan Direktur Eksekutif.
Kencana Agri – Albert Maknawi, CEO dan Direktur Eksekutif.
TSH Resources – Kelvin Tan Aik Pen, Ketua Perusahaan.
Wilmar International – Kuok Khoon Hong, Ketua dan CEO.
Sinar Mas Group – Bernard Tan, Penasihat Senior.
