Ekonomi Muaro Jambi Melambat: Ketika Proyek Besar Usai, Mesin Pertumbuhan Kehilangan Tenaga

IMCNews.id— Perlambatan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi dari 6,33 persen pada 2024 menjadi 4,50 persen pada 2025 mengungkap persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar penurunan angka pertumbuhan, rapuhnya sumber penggerak ekonomi daerah.

Ketika proyek infrastruktur besar mulai rampung, daya dorong sektor konstruksi melemah, sementara sektor-sektor alternatif belum cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menilai kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat terus bertumpu pada belanja infrastruktur.

Tanpa diversifikasi sektor produktif dan pengelolaan fiskal yang efektif, pertumbuhan berisiko mengikuti siklus proyek: meningkat ketika pembangunan berlangsung, kemudian melambat ketika proyek selesai.

Kontraksi sektor konstruksi sebesar 8,54 persen pada 2025 menjadi salah satu faktor utama yang menekan pertumbuhan.

Penyelesaian proyek besar, termasuk Tol Sebapo–Pijoan dan Stadion Swarnabumi, mengurangi dorongan belanja pembangunan, kebutuhan tenaga kerja, serta aktivitas usaha yang selama ini memperoleh manfaat dari kegiatan konstruksi.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa tahun terakhir sebagian besar ditopang oleh proyek infrastruktur. Ketika proyek tersebut selesai, kontribusinya menurun dan ekonomi daerah kehilangan salah satu penggerak utama,” ujar Noviardi.

Menurutnya, persoalan Muaro Jambi bukan terletak pada pembangunan infrastruktur itu sendiri, melainkan pada belum kuatnya sumber pertumbuhan lain yang dapat mengambil alih peran ketika aktivitas konstruksi menurun.

Infrastruktur semestinya menjadi fondasi bagi berkembangnya perdagangan, pertanian, industri pengolahan, UMKM, dan jasa, bukan menjadi penopang yang membuat ekonomi terus bergantung pada proyek baru.

Pertumbuhan Masih Positif, tetapi Daya Tahan Ekonomi Dipertanyakan

Pada Triwulan I 2026, ekonomi Muaro Jambi tumbuh 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), lebih tinggi daripada pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 4,33 persen. Namun, secara kuartalan, PDRB Muaro Jambi mengalami kontraksi 5,02 persen dibandingkan Triwulan IV 2025.

Kedua indikator tersebut mengukur periode yang berbeda. Pertumbuhan tahunan menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, sedangkan kontraksi kuartalan menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Meski demikian, kontraksi kuartalan tersebut menjadi alasan untuk mencermati apakah momentum ekonomi daerah cukup kuat untuk dipertahankan.

“Angka 4,87 persen memang masih positif, tetapi penurunan 5,02 persen secara kuartalan menunjukkan adanya perlambatan aktivitas di awal tahun. Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya karena angka tahunan masih tumbuh,” katanya.

Bagi Noviardi, tantangan pemerintah daerah bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut ditopang oleh kegiatan ekonomi yang konsisten.

Aktivitas usaha yang berkembang, produktivitas sektor riil, dan penyerapan tenaga kerja harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.

APBD Besar, tetapi Daya Dorong Belanja Belum Optimal

Di tengah kebutuhan memperkuat ekonomi, realisasi belanja daerah justru belum menunjukkan penyerapan yang optimal. Hingga Juni 2026, belanja Kabupaten Muaro Jambi tercatat Rp410,55 miliar atau 30,91 persen dari pagu awal Rp1.328,30 miliar.

Noviardi menilai lambatnya realisasi belanja dapat mengurangi peran APBD sebagai instrumen penggerak ekonomi. Anggaran yang telah ditetapkan seharusnya segera diterjemahkan menjadi permintaan barang dan jasa, kegiatan usaha, kesempatan kerja, serta perputaran uang di masyarakat.

“Belanja daerah yang lambat bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga persoalan ekonomi. Ketika anggaran tidak terserap, UMKM, kontraktor kecil, buruh, dan sektor jasa kehilangan sumber permintaan,” ujarnya.

Data hingga Juni 2026 mencatat realisasi belanja pegawai sebesar Rp281,17 miliar, belanja barang dan jasa Rp67,30 miliar, serta belanja lainnya Rp58,75 miliar. Komposisi tersebut perlu dicermati untuk memastikan belanja yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat tidak tertinggal.

Persoalannya, menurut Noviardi, tidak cukup dijawab dengan meningkatkan penyerapan secara administratif. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja yang direalisasikan benar-benar produktif, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Belanja Modal Baru 21,90 Persen, Stimulus Pembangunan Terancam Terlambat

Kelemahan penyerapan anggaran terlihat lebih jelas pada belanja modal. Hingga awal Oktober 2026, realisasinya baru mencapai Rp26,35 miliar atau 21,90 persen dari pagu Rp120,28 miliar.

Rendahnya realisasi ini menjadi perhatian karena belanja modal berkaitan dengan pembentukan aset, pembangunan infrastruktur pendukung, dan penciptaan kapasitas ekonomi jangka panjang. Ketika pelaksanaannya terlambat, manfaat pembangunan dan efek ekonominya berpotensi ikut tertunda.

Noviardi menilai pemerintah daerah perlu membenahi perencanaan, kesiapan proyek, proses pengadaan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Belanja modal adalah penggerak ekonomi jangka panjang. Jika realisasinya hanya sekitar 21 persen, dampaknya bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada daya serap tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal,” katanya.

Dalam situasi ekonomi yang sedang melambat, belanja modal semestinya tidak hanya dipandang sebagai pos pengeluaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat produktivitas dan membuka peluang ekonomi baru. Karena itu, kualitas proyek dan ketepatan waktu pelaksanaannya sama pentingnya dengan besaran anggaran.

APBD Perubahan Bertambah, Efektivitas Belanja Harus Dibuktikan

Melalui APBD Perubahan 2026, pagu belanja daerah Muaro Jambi meningkat menjadi sekitar Rp1,392 triliun dari sebelumnya Rp1,328 triliun.

Namun, anggaran yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Terlebih, perubahan anggaran tersebut disertai defisit yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp94,64 miliar.

Noviardi menilai penambahan anggaran harus diikuti disiplin fiskal, prioritas yang jelas, dan pengukuran dampak yang terukur. Setiap program perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pelayanan publik, produktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha lokal.

“Dengan defisit yang harus ditutup pembiayaan, setiap rupiah belanja harus dihitung dampaknya. Efisiensi bukan berarti memangkas semua kegiatan, tetapi memastikan anggaran tepat sasaran dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan APBD tidak semestinya berhenti pada besarnya pagu atau persentase penyerapan. Yang lebih menentukan adalah apakah belanja tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Saatnya Menggeser Ketergantungan ke Ekonomi Produktif

Noviardi mendorong Pemkab Muaro Jambi mempercepat realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu memperkuat sektor nonkonstruksi, terutama pertanian, UMKM, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa.

Ia juga menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Muaro Jambi yang mencapai Rp824,82 miliar kepada 8.439 debitur. Pembiayaan tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu penopang ekonomi apabila diarahkan untuk memperkuat usaha produktif, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas akses pasar.

Namun, pembiayaan tidak akan cukup jika tidak diikuti perbaikan ekosistem usaha. Pelaku UMKM dan sektor produktif membutuhkan kepastian pasar, kemudahan berusaha, peningkatan kualitas produk, serta dukungan infrastruktur yang terhubung dengan kegiatan ekonomi riil.

Bagi Muaro Jambi, agenda mendesaknya bukan sekadar mengembalikan pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi, melainkan memperbaiki kualitas dan sumber pertumbuhan itu sendiri.

Infrastruktur tetap diperlukan, tetapi manfaatnya harus menjalar ke sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

“Jika diversifikasi ekonomi tidak segera diperkuat dan efisiensi anggaran tidak diperbaiki, Muaro Jambi berisiko mengalami fluktuasi pertumbuhan setiap kali proyek besar selesai. Ekonomi daerah harus dibangun dari kekuatan lokal, bukan hanya dari belanja infrastruktur,” tutup Noviardi.

Pada akhirnya, tantangan Muaro Jambi bukan semata-mata bagaimana membelanjakan anggaran atau menyelesaikan proyek pembangunan, melainkan bagaimana mengubah investasi dan belanja pemerintah menjadi fondasi ekonomi yang tetap bergerak ketika proyek-proyek besar telah usai.(*)