Refleksi HUT ke-27 Kabupaten Tebo: Mengubah Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Kesejahteraan

JAMBI, IMCNews.id- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Tebo pada 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan dan mengevaluasi arah kemajuan daerah. Bertambahnya usia kabupaten tidak cukup dimaknai melalui keberhasilan pembangunan fisik dan capaian angka-angka ekonomi. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat dan hasilnya dirasakan secara merata oleh seluruh warga.

Di tengah berbagai capaian yang telah diraih, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah pertumbuhan ekonomi Tebo benar-benar telah memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Ekonomi Tebo tumbuh 5,23 persen pada 2025. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan meningkat dari Rp12,28 triliun pada 2024 menjadi Rp12,92 triliun pada 2025. Capaian ini menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan agregat belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.

Dalam momentum HUT ke-27 ini, capaian tersebut perlu dijadikan pijakan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok kecamatan.

Struktur ekonomi dan tantangan nilai tambah

Struktur ekonomi Tebo masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada 2024, sektor ini disebut menyumbang 51,47 persen terhadap PDRB, dengan nilai sekitar Rp13,56 triliun atas dasar harga berlaku. Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor berikutnya dengan nilai sekitar Rp2,58 triliun, disusul industri pengolahan sekitar Rp1,46 triliun.

Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan kuatnya basis produksi Tebo. Namun, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan dalam mengembangkan kegiatan pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam daerah.

Gambaran ketenagakerjaan memperkuat urgensi transformasi tersebut. Data yang dirujuk dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 108.627 pekerja atau 61,84 persen dari tenaga kerja yang tercatat. Artinya, perubahan produktivitas dan harga komoditas pertanian berpengaruh luas terhadap penghidupan masyarakat.

Tantangannya bukan meninggalkan sektor pertanian, melainkan meningkatkan produktivitasnya sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor pengolahan, perdagangan, logistik, dan jasa.

Selama hasil pertanian dan perkebunan lebih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sebagian peluang usaha dan nilai tambah berpotensi tercipta di luar Tebo. Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi. Tebo perlu memperkuat rantai nilai, mulai dari penyimpanan, pengemasan, dan distribusi hingga pengolahan menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar.

Data pertumbuhan sektoral 2025 memberikan sinyal menarik. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 12,65 persen, industri pengolahan 11,07 persen, perdagangan 8,12 persen, dan pertanian 5,30 persen. Pertumbuhan tersebut membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara produksi pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.

Hasil produksi lokal tidak seharusnya berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi bahan baku industri, memperluas aktivitas perdagangan, serta mendorong pertumbuhan usaha transportasi dan pergudangan.

Meski demikian, pertumbuhan industri pengolahan yang tinggi perlu dibaca bersama kontribusinya terhadap perekonomian. Pertumbuhan yang cepat dari basis usaha yang relatif kecil belum tentu langsung mengubah struktur ekonomi daerah. Pada 2024, nilai industri pengolahan Tebo disebut masih sekitar Rp1,46 triliun, jauh di bawah nilai sektor pertanian.

Tantangan kebijakan adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut agar benar-benar meningkatkan kapasitas produksi, jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah yang dinikmati masyarakat lokal.

Mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal

Transformasi ekonomi membutuhkan kebijakan yang saling terhubung. Pemerintah daerah perlu memperbaiki akses jalan dari sentra produksi, memperluas pembiayaan bagi UMKM pengolahan, memfasilitasi sertifikasi produk, serta mempertemukan petani dengan pembeli dan industri.

Pelatihan tenaga kerja juga harus diarahkan pada kebutuhan nyata dunia usaha, seperti pengolahan hasil pertanian, logistik, pemasaran, dan pengelolaan bisnis. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tebo 2025, sebagaimana dirujuk dalam naskah ini, telah menekankan penguatan industri pengolahan berbasis pertanian, UMKM, keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur pendukung ekonomi.

Strategi industrialisasi lokal tidak harus dimulai dengan proyek berskala besar. Penguatan usaha pengolahan skala kecil dan menengah yang berada dekat dengan sentra produksi dapat menjadi langkah awal yang realistis.

Pemerintah daerah perlu memetakan komoditas unggulan dan rantai pasok secara terperinci, mulai dari produsen, pola penjualan, hambatan distribusi, hingga peluang pengolahan yang layak dikembangkan di Tebo.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dukungan dapat diarahkan pada kebutuhan konkret, seperti peralatan produksi, gudang, fasilitas pengeringan, pengemasan, standardisasi mutu, dan akses pasar. Bantuan yang disertai pendampingan usaha akan lebih bermanfaat dibandingkan pemberian fasilitas tanpa perencanaan dan evaluasi yang memadai.

Kemitraan juga menjadi faktor penting. Petani dan UMKM tidak selalu memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan pembeli besar. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan kelompok produsen dengan koperasi, industri, lembaga pembiayaan, dan jaringan pemasaran.

Kemitraan tersebut harus dibangun secara transparan, memberikan kepastian kualitas dan pembelian, serta tidak membebankan seluruh risiko usaha kepada produsen lokal.

Di sisi lain, kebijakan ekonomi perlu didukung data yang akurat. Informasi mengenai biaya angkut, harga di tingkat petani, kapasitas pengolahan, kebutuhan tenaga kerja, dan akses pembiayaan harus diperbarui secara berkala. Dengan demikian, program pemerintah dapat diarahkan pada hambatan utama yang benar-benar dihadapi pelaku usaha.

Pemerataan pembangunan dan efektivitas APBD

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diuji melalui pemerataan. Perbedaan akses infrastruktur dan layanan dasar antarkecamatan menjadi pengingat bahwa capaian ekonomi kabupaten belum tentu dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan. APBD Kabupaten Tebo 2025 disebut menganggarkan belanja daerah sekitar Rp1,28 triliun.

Namun, besarnya anggaran saja tidak menjamin pemerataan. Faktor penentunya adalah ketepatan alokasi, kualitas pelaksanaan, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Belanja untuk jalan, pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap akses pelayanan publik dan biaya kegiatan ekonomi, bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran.

Pemerataan juga tidak berarti setiap kecamatan harus menerima alokasi anggaran yang sama. Pembagian anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan, kondisi infrastruktur, jumlah penduduk yang dilayani, potensi ekonomi, serta tingkat keterisolasian wilayah.

Kecamatan yang tertinggal dalam akses pelayanan dasar mungkin memerlukan intervensi lebih besar agar masyarakatnya memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, akses pasar, dan pekerjaan.

Pembangunan infrastruktur, misalnya, seharusnya mampu memperpendek waktu tempuh, menurunkan biaya pengiriman hasil produksi, membuka akses layanan dasar, dan menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan ekonomi. Jika pembangunan tidak menjawab kebutuhan tersebut, dampak ekonominya akan terbatas.

Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka informasi mengenai anggaran dan kemajuan proyek secara transparan, termasuk lokasi, target, jadwal, serta manfaat yang diharapkan. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat ikut mengawasi dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan.

Evaluasi belanja publik juga perlu mengukur perubahan nyata, seperti berkurangnya kesenjangan akses antarkecamatan, membaiknya konektivitas wilayah, dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kemiskinan, kualitas pekerjaan, dan bonus demografi

Di sisi sosial, tingkat kemiskinan Tebo tercatat sebesar 6,12 persen pada 2024, setara dengan sekitar 22.480 penduduk miskin. Pada tahun yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,67, meningkat dari 71,99 pada 2023. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun dari 2,50 persen pada 2024 menjadi 2,21 persen pada 2025.

Angka-angka tersebut menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator pembangunan. Namun, tantangan tetap besar, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan memadai, akses pendidikan dan kesehatan terus membaik, serta rumah tangga rentan tidak mudah kembali terjerumus ke dalam kemiskinan.

Rendahnya tingkat pengangguran terbuka juga tidak otomatis berarti persoalan ketenagakerjaan telah selesai. Sebagian penduduk mungkin bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu atau produktivitas rendah. Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan perlu dilihat bersama kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan, dan kesesuaian keterampilan.

Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu disusun bersama dunia usaha lokal. Pelatihan dalam bidang pengolahan pangan, perawatan peralatan, pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan logistik akan lebih bermanfaat jika terhubung dengan peluang kerja atau pasar yang nyata.

Pemerintah juga dapat mendukung program magang dan sertifikasi agar keterampilan masyarakat lebih sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.

Penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan perbaikan iklim usaha. Pelaku usaha membutuhkan proses perizinan yang jelas, akses pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan, pendampingan pencatatan keuangan, serta saluran pemasaran yang berkelanjutan. Bantuan modal saja tidak cukup apabila usaha masih kesulitan memperoleh bahan baku, menjaga mutu, atau mendapatkan pembeli.

Tebo juga memiliki modal demografis yang besar. Pada 2024, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 367,25 ribu jiwa, dengan sekitar 244,94 ribu orang atau 66,7 persen berada dalam kelompok usia 15–59 tahun.

Besarnya penduduk usia produktif dapat menjadi peluang bagi perekonomian daerah. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan jika tersedia lapangan kerja produktif, keterampilan yang sesuai, dan kesempatan berusaha. Tanpa investasi pada pendidikan, pelatihan, serta penciptaan usaha, jumlah penduduk usia kerja yang besar tidak otomatis menjadi keunggulan ekonomi.

Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi. Pertumbuhan industri pengolahan, penguatan UMKM, dan perluasan kegiatan perdagangan perlu diarahkan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mengukur keberhasilan pembangunan dari manfaatnya

Ukuran keberhasilan pembangunan Tebo perlu diperluas. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memantau pertumbuhan PDRB, tetapi juga perlu melihat berapa banyak komoditas lokal yang diolah di daerah, berapa banyak tenaga kerja memperoleh pekerjaan produktif, bagaimana perkembangan pendapatan masyarakat dan usaha kecil, serta apakah akses jalan, pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan semakin baik di seluruh kecamatan.

Data tersebut perlu dipilah berdasarkan wilayah dan kelompok masyarakat agar kemajuan maupun kesenjangan tidak tertutup oleh angka rata-rata kabupaten.

Evaluasi pembangunan juga harus dilakukan secara konsisten. Target dalam dokumen perencanaan perlu dibandingkan dengan realisasi dan dampaknya. Jika suatu program tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan, pemerintah perlu memperbaiki desain dan pelaksanaannya, bukan sekadar meneruskannya karena telah tercantum dalam rencana.

Tebo memiliki modal ekonomi yang kuat berupa sumber daya pertanian dan perkebunan, pelaku usaha lokal, penduduk usia produktif, serta sektor perdagangan dan transportasi yang berkembang. Namun, modal tersebut baru akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas apabila rantai nilai diperkuat di dalam daerah dan belanja publik diarahkan secara lebih merata.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 persen pada 2025 merupakan capaian yang layak dicatat. Namun, ukuran akhirnya bukan sekadar angka pertumbuhan. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah petani memperoleh nilai jual yang lebih baik, UMKM berkembang, pekerjaan menjadi lebih produktif, dan masyarakat di seluruh kecamatan merasakan peningkatan kualitas hidup.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi adalah sarana, bukan tujuan akhir. Pembangunan Tebo dinilai berhasil apabila kegiatan ekonomi semakin produktif, nilai tambah lebih banyak dinikmati masyarakat lokal, dan kesenjangan akses antarkecamatan berangsur mengecil.

Memasuki usia ke-27, tantangan Kabupaten Tebo bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan mengubahnya menjadi kemajuan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat pengolahan hasil lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki konektivitas wilayah, serta mengarahkan belanja publik berdasarkan kebutuhan masyarakat, Tebo memiliki peluang membangun perekonomian yang tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih inklusif dan bernilai tambah.

Selamat HUT ke-27 Kabupaten Tebo. Saatnya menjadikan pertumbuhan sebagai jalan menuju kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat. (*)

*Penulis adalah pengamat ekonomi kebijakan publik dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi.