Ujung Jabung: Mengubah Kegagalan Menjadi Peluang Baru

JAMBI, IMCNews.id- Wacana pembangunan Pelabuhan Samudra Ujung Jabung telah memasuki tahun ke-11. Dalam rentang waktu itu, negara telah menggelontorkan anggaran melalui APBN dan APBD.

Namun, setelah perjalanan panjang tersebut, publik masih berhadapan dengan kenyataan yang sulit dibantah: pembangunan fisik belum tuntas, akses jalan belum memadai, sementara persoalan pembebasan lahan bahkan telah masuk ke ranah hukum.

Pada titik ini, pertanyaan publik bukan lagi sekadar kapan Ujung Jabung selesai, melainkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah proyek ini masih layak dipaksakan dalam desain awalnya?

Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan kepala dingin, data, dan keberanian mengambil keputusan. Bukan dengan romantisme proyek, apalagi dengan alasan bahwa terlalu banyak uang negara yang sudah terlanjur dikeluarkan.

Sebab dalam kebijakan publik, uang yang sudah dibelanjakan tidak boleh menjadi alasan untuk terus mengeluarkan uang jika prospek manfaatnya semakin tidak rasional.

Jangan Terjebak Sunk Cost

Dalam teori pengambilan keputusan terdapat istilah sunk cost fallacy, yaitu kekeliruan ketika sebuah keputusan terus dipertahankan semata-mata karena investasi besar telah dikeluarkan sebelumnya.

Logikanya sederhana: karena sudah menghabiskan banyak anggaran, proyek harus terus dilanjutkan.

Padahal, yang seharusnya menjadi dasar keputusan adalah pertanyaan yang lebih rasional: berapa biaya yang masih harus dikeluarkan, berapa manfaat yang akan diperoleh, dan apakah manfaat tersebut sebanding dengan risikonya? Ujung Jabung harus dinilai dengan kerangka tersebut.

Secara teknis dan strategis, terdapat sejumlah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Kedekatan dengan Pelabuhan Tanjung Api-Api, perubahan status dari pelabuhan samudra menjadi pelabuhan pengumpul, belum tersedianya konektivitas darat yang memadai, serta persoalan pembebasan lahan merupakan indikator bahwa desain awal proyek membutuhkan evaluasi serius.

Persoalan tata kelola juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kasus dugaan korupsi dalam proses pembebasan lahan merupakan sinyal bahwa proyek ini tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan dan tata kelola.

Karena itu, memaksakan Ujung Jabung menjadi pelabuhan samudra berskala besar dalam waktu dekat bukanlah bentuk optimisme. Bisa jadi itu justru bentuk ketidakjujuran terhadap realitas.

Namun, mengatakan proyek pelabuhan tidak layak dilanjutkan dalam desain awalnya tidak berarti mengatakan Ujung Jabung harus ditinggalkan. Justru sebaliknya.

Jangan Biarkan Aset Publik Menjadi Monumen Kegagalan

Lahan dan infrastruktur yang telah dibangun menggunakan uang rakyat merupakan aset publik. Negara tidak boleh membiarkannya berubah menjadi monumen kegagalan kebijakan.

Di sinilah diperlukan keberanian untuk melakukan reposisi. Ujung Jabung tidak harus dipaksa menjadi pelabuhan samudra jika secara ekonomi, teknis, dan konektivitas belum mendukung. Kawasan tersebut dapat diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi pesisir yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu opsi yang layak dikaji secara serius adalah pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu dan Logistik Rantai Dingin.

Ini bukan sekadar mengganti papan nama proyek. Ini adalah perubahan paradigma: dari mengejar status pelabuhan menjadi mengejar nilai ekonomi yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Perikanan Bisa Menjadi Jalan Keluar

Tanjung Jabung Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh infrastruktur hilir yang memadai.

Masalah klasiknya bukan semata produksi, melainkan bagaimana hasil produksi tersebut disimpan, diolah, dipasarkan dan memperoleh nilai tambah. Di sinilah Ujung Jabung dapat mengambil peran.

Kawasan ini dapat diarahkan menjadi pusat pengumpulan hasil tangkapan, tempat pelelangan ikan modern, fasilitas produksi es, cold storage, unit pengolahan hasil perikanan, gudang beku, hingga fasilitas logistik pendukung.

Sebagian infrastruktur yang telah dibangun dapat dievaluasi dan, jika layak secara teknis, dialihfungsikan untuk mendukung aktivitas perikanan. Dengan model tersebut, Ujung Jabung tidak harus bersaing dengan Pelabuhan Muara Sabak.

Justru keduanya dapat ditempatkan dalam satu ekosistem. Ujung Jabung menjadi sentra produksi, pengolahan dan konsolidasi. Muara Sabak menjadi simpul distribusi dan perdagangan.

Ini bukan kompetisi antar-pelabuhan. Ini pembagian fungsi antar-kawasan.

Jika dirancang dengan benar, rantai ekonominya menjadi lebih jelas: nelayan menangkap ikan, hasil dikumpulkan di Ujung Jabung, produk disortir dan diolah, disimpan dalam rantai dingin, kemudian didistribusikan melalui jaringan logistik yang lebih besar.

Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di laut atau dijual sebagai komoditas mentah. Nilai ekonominya dapat tinggal di daerah.

Gagasan ini tentu tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Reposisi Ujung Jabung membutuhkan audit menyeluruh terhadap aset yang telah dibangun. Status dan kepemilikan lahan harus dipastikan. Infrastruktur yang masih layak harus dipetakan, sementara aset yang tidak relevan harus dihitung nilai ekonominya.

Akses jalan juga tetap penting, tetapi orientasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan kawasan perikanan dan logistik, bukan semata-mata dibangun dengan asumsi akan dilalui kapal kontainer dalam skala besar.

Yang lebih penting adalah kepastian hukum dan tata kelola. Jangan sampai reposisi hanya menjadi nama baru untuk proyek lama, lalu kembali menjadi ruang bagi pemborosan anggaran.

Setiap rupiah tambahan harus memiliki dasar manfaat yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang ketat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD perlu berani melakukan evaluasi secara terbuka.

Keputusan yang baik tidak selalu keputusan yang populer. Tetapi keputusan yang baik harus mampu dipertanggungjawabkan.

Berhenti Bukan Berarti Gagal

Ada kecenderungan dalam politik pembangunan bahwa menghentikan atau mengubah desain sebuah proyek dianggap sebagai kegagalan.

Cara pandang semacam itu harus ditinggalkan. Dalam kebijakan publik, mengakui bahwa sebuah desain tidak lagi relevan justru bisa menjadi tanda kematangan pemerintahan.

Kegagalan bukan ketika pemerintah berani mengubah arah. Kegagalan adalah ketika pemerintah mengetahui sebuah kebijakan tidak efektif, tetapi tetap mempertahankannya hanya demi menjaga gengsi dan membenarkan keputusan masa lalu.

Ujung Jabung tidak membutuhkan gengsi proyek. Ujung Jabung membutuhkan fungsi.

Jika pelabuhan samudra bukan pilihan paling rasional dalam kondisi saat ini, maka jangan dipaksakan. Jika kawasan perikanan terpadu lebih realistis, maka kaji dan bangun dengan serius.

Sebab pembangunan bukan kompetisi untuk membuktikan siapa yang paling besar proyeknya.

Pembangunan adalah soal menciptakan nilai, lapangan kerja, konektivitas ekonomi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Saatnya Mengubah Cara Pandang

Sudah sebelas tahun terlalu lama jika sebuah proyek masih terus hidup dalam bentuk wacana tanpa kepastian hasil.

Kini saatnya Ujung Jabung keluar dari jebakan masa lalu. Jangan biarkan anggaran yang telah terlanjur keluar menjadi alasan untuk terus mengejar desain yang semakin sulit diwujudkan.

Sebaliknya, jadikan investasi masa lalu sebagai pelajaran dan aset awal untuk membangun sesuatu yang lebih realistis.

Ujung Jabung tidak harus menjadi simbol proyek yang gagal. Ia masih bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah mengubah kegagalan menjadi kebijakan baru yang lebih rasional.

Pada akhirnya, ukuran pembangunan bukanlah seberapa megah nama sebuah proyek, seberapa besar anggarannya, atau seberapa panjang sejarah perencanaannya.

Ukuran pembangunan adalah satu hal: seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai kepada masyarakat.

Karena itu, Ujung Jabung harus diberi kesempatan untuk memasuki babak baru. Bukan sebagai proyek yang dipaksakan hidup, tetapi sebagai kawasan ekonomi pesisir yang dibangun berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan nyata daerah.

Mengubah arah bukan berarti menyerah. Kadang, justru itulah bentuk keberanian untuk menyelamatkan masa depan.(*)