Pemprov Jambi Didesak Perkuat Mitigasi Sikapi Penyusutan Debit Sungai Batanghari

IMCNews.ID, Jambi – Kondisi Sungai Batanghari kembali menjadi perhatian serius pada musim kemarau 2026.

Berdasarkan briefing pemantauan lingkungan yang membandingkan kondisi tahun 2024–2026, penyusutan debit air Sungai Batanghari tahun ini terjadi lebih cepat dibandingkan perkiraan semula.

Dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Jambi, Muaro Jambi hingga Kabupaten Batang Hari, mulai dari krisis air bersih, kematian ikan keramba, hingga meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Puncak kemarau 2026 telah terjadi sejak akhir Juli. Di sejumlah lokasi muncul hamparan pasir sekitar lima hektare, sementara aktivitas masyarakat yang bergantung pada Sungai Batanghari mulai terganggu.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai fenomena ini tidak boleh dipandang sebagai kejadian musiman semata.

“Penyusutan Sungai Batanghari sudah menunjukkan pola yang berulang dari tahun ke tahun. Ini merupakan sinyal bahwa kita menghadapi tantangan yang bersifat struktural sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang lebih terintegrasi, bukan hanya penanganan saat kondisi sudah memburuk,” katanya.

Menurut Ivan, dampak yang paling dirasakan masyarakat berada pada sektor perikanan, penyediaan air bersih, aktivitas transportasi sungai, serta meningkatnya risiko karhutla.

Tercatat produksi ikan keramba di Muaro Jambi turun sekitar 30 persen akibat menurunnya kadar oksigen di dalam air.

Di sisi lain, sejumlah sumur warga mengalami penyusutan debit bahkan kualitas air menurun sehingga tidak layak digunakan.

Pada saat yang sama, Provinsi Jambi juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla dan mendirikan 81 posko terpadu untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran.

Ivan mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena Sungai Batanghari merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Jambi.

“Batanghari bukan hanya sumber air, tetapi juga penopang ekonomi, perikanan, transportasi, dan keseimbangan lingkungan. Ketika debit sungai turun drastis, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor,” ujarnya.

Berdasarkan perbandingan historis, kondisi tahun 2025 bahkan sempat mencatat hamparan pasir sekitar 10 hektare.

Meski luas hamparan pasir tahun 2026 masih sekitar lima hektare, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober sehingga potensi penyusutan lebih lanjut tetap terbuka.

DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota segera memperkuat langkah-langkah mitigasi.

“Pemprov Hambi harus menjamin distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, memperkuat patroli dan pengendalian karhutla, memberikan bantuan kepada pembudidaya ikan keramba, melakukan pemantauan debit sungai secara real time serta mempercepat rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) Batanghari,” imbuhnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong pembangunan sistem pengelolaan Sungai Batanghari yang terintegrasi agar mampu meningkatkan ketahanan air, menjaga ekosistem, serta mengurangi dampak perubahan iklim di masa mendatang.

Ivan menegaskan bahwa penanganan Sungai Batanghari memerlukan kolaborasi lintas sektor.

“Kita tidak cukup hanya merespons ketika sungai sudah surut. Yang dibutuhkan adalah kebijakan jangka panjang melalui rehabilitasi DAS, konservasi kawasan hulu, pembangunan embung, penguatan sistem peringatan dini, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap langkah antisipatif tersebut mampu menjaga keberlanjutan Sungai Batanghari sebagai sumber kehidupan masyarakat Jambi sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim. (*)