Berujung Damai, SAD Sepakat Tak Lagi Ambil Sawit di Lahan PT SAL dan Tinggalkan Kecepek

IMCNews.ID, Sarolangun - Konflik antara kelompok Suku Anak Dalam (SAD) dan petugas keamanan PT Sari Aditya Loka (SAL) berujung damai.

Proses mediasi difasilitasi pemerintah kabupaten Sarolangun. Mediasi berlangsung di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun pada Jumat (17/04) kemarin dipimpin langsung oleh Bupati Sarolangun, H. Hurmin, dan dihadiri unsur Forkopimda, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat.

Dalam forum tersebut, disepakati penyelesaian secara adat melalui mekanisme “pampeh” atau ganti rugi.

Manajemen PT SAL yang diwakili Joko Susilo mengabulkan permohonan pihak SAD untuk memberikan ganti rugi setengah bangun kepada tiga orang yang mengalami luka.

Dalam perjanjian damai yang ditandatangani bersama, pihak SAD yang diwakili Tumenggung Njalo menyampaikan permohonan maaf.

Dia menyatakan komitmen bahwa SAD tidak lagi melakukan aktivitas pengambilan tandan buah segar (TBS) sawit maupun brondolan di kebun inti PT SAL. 

Selain itu, kelompok SAD juga sepakat untuk tidak lagi membawa senjata api rakitan atau kecepek di wilayah operasional perusahaan.

Komitmen tersebut turut disertai kesediaan untuk tunduk pada penegakan hukum yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan aktivitas pencurian, penampungan, maupun distribusi hasil sawit ilegal di wilayah Kecamatan Air Hitam.

Kesepakatan damai ini dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan sejumlah pejabat dan tokoh.

Sebelumnya, konflik antara kelompok SAD dan petugas keamanan PT SAL terjadi dan mendapat perhatian luas.

Aparat kepolisian bergerak cepat untuk meredam situasi dan mendorong penyelesaian melalui jalur dialog.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Air Hitam, H. Muhtar B, menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku di sebagian kelompok SAD.

“Yang kita hadapi sekarang berbeda. Ada pengaruh dari luar, bahkan aktivitas pengambilan sawit tidak lagi semata untuk kebutuhan makan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang menjadi penampung hasil curian, sehingga memperkeruh situasi di lapangan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. 

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rasa aman warga dan pekerja, bahkan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Muhtar juga meminta aparat untuk menertibkan penggunaan senjata api rakitan serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam pembinaan komunitas SAD agar lebih aktif melakukan pendampingan. (*)