Bentrok SAD dan Security PT SAL Pecah, Walhi: Negara Gagal Selesaikan Konflik Agraria

IMCNews.ID, Sarolangun - Bentrokan antara masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) dan pihak keamanan perusahaan PT Sari Aditya Loka (SAL) I, anak perusahaan Astra Group, pecah di wilayah Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, pada Minggu (12/4/2026).

Menurut informasi, dua orang dari warga SAD mengalami luka bacok dan tiga orang lainnya dari pihak perusahaan mengalami luka tembak.

Peristiwa ini kabarnya bermula saat warga SAD melakukan aksi ke perusahaan dan telah dilakukan proses mediasi.

Camat Air Hitam, Fatur menyampaikan terdapat puluhan pihak keamanan yang didatangkan pihak perusahaan dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu menuai protes dari warga SAD.

“SAD ini sebelumnya melakukan manen-manen itukan jadi mungkin dihalang-halangi sehingga ada aksi mereka rame-rame dan kita mediasi. Mediasi itu sudah selesai, tuntutan dari SAD itu pertama minta tanah adat mereka yang dulu dan agar warga NTT itu balik ke kampung halamannya,” ujarnya.

Setelah usai dimediasi, Camat menyebut warga SAD yang akan pulang tiba-tiba bertemu dengan pihak keamanan perusahaan hingga terjadi bentrok.

“Di pos 1 inti 2 ketemulah dengan security dari NTT tadi. Disitulah dua orang (warga SAD, red) dibacok, dibawa ke klinik hingga ke rumah sakit di Merangin,” jelasnya.

Tak terima, rombongan warga SAD lainnya kemudian menyerang hingga terjadi bentrok dan penembakan.

Tiga orang dari pihak keamanan perusahaan PT SAL dikabarkan mengalami luka tembak akibat bentrokan dengan warga SAD.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menilai bentrokan itu sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria.

“Peristiwa ini kembali memperlihatkan wajah konflik agraria di Jambi yang tidak pernah benar-benar diselesaikan,” kata Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah.

Bentrokan itu menurutnya menunjukkan eskalasi konflik yang semakin mengkhawatirkan dan tidak terkendali.

Kata Oscar, kejadian ini bukan sekadar konflik horizontal atau insiden spontan. Ini adalah akumulasi dari konflik struktural yang dibiarkan terus berlangsung.

“Di mana, ruang hidup masyarakat adat secara sistematis dipersempit oleh ekspansi korporasi, sementara negara gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi rakyat,” tegasnya.

Masuknya puluhan tenaga keamanan baru dari NTT ke wilayah tersebut diduga menjadi pemicu meningkatnya ketegangan.

“Ini menunjukkan pendekatan yang keliru dalam menangani konflik. Alih-alih mengedepankan dialog dan penyelesaian berbasis hak, perusahaan justru memperkuat pendekatan keamanan yang berpotensi memicu kekerasan terbuka,” ujarnya.

Dia menilai kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar di wilayah konflik bukanlah solusi, melainkan bentuk tekanan yang memperparah situasi.

“Peristiwa ini bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari konflik struktural yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang berkeadilan. Negara tidak hanya abai, tetapi juga melanggengkan ketimpangan dengan menyerahkan ruang hidup rakyat kepada korporasi, sementara masyarakat adat dipaksa bertahan di wilayahnya sendiri. Selama pendekatan yang digunakan tetap represif dan mengabaikan hak, konflik akan terus berulang,” katanya.

Bagi Suku Anak Dalam, hutan adalah ruang hidup. Ketika wilayah adat dirampas tanpa persetujuan, tanpa pengakuan, dan tanpa perlindungan, maka konflik menjadi konsekuensi.

Kerusakan yang terjadi, termasuk terbakarnya fasilitas di area perusahaan, menunjukkan bahwa konflik telah mencapai titik kritis.

“Jika tidak segera ditangani secara adil dan menyeluruh, situasi ini berpotensi meluas dan menimbulkan korban yang lebih besar,” sebutnya.

WALHI Jambi menilai, peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa konflik sumber daya alam di Jambi telah berada pada titik darurat.

“Tanpa keberpihakan yang jelas kepada rakyat, khususnya masyarakat adat, maka keadilan ekologis dan sosial hanya akan menjadi slogan tanpa makna,” katanya. (*)