IMCNews.ID, Jakarta - Sebanyak Rp306 triliun anggaran negara ternyata rawan dikorupsi. Hal itu diungkap langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Fakta itu dia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Senin (20/10/2025) kemarin.
"Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat," kata Presiden.
Dia mengatakan langkah itu untuk memastikan APBN digunakan secara efisien bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Kata dia, pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan dikorupsi itu kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis.
Selain itu bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” kata Presiden.
Dia menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.
"Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun," pungkasnya. (*)
Sebut Dakwaan Jaksa Soal Pemerasan Rp55 Miliar Kabur, Febrie Minta Dibebaskan
DPRD Desak Pemprov Jambi Siapkan Usulan Pengelolaan Mangrove dan Gambut Terpadu
Gubernur Tekankan Hut Ke-27 Sarolangun Harus Jadi Momen Evaluasi
Proyeksi Pendapatan dan Target Jaminan Kesehatan dalam Perubahan RPJMD Disorot