Dukungan Percepatan Jalan Khusus Batu Bara Jambi Kian Meluas

IMCNews.ID, Jambi – Kemacetan akibat aktivitas angkutan batu bara yang terus terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi membuat desakan percepatan jalan khusus batu bara di tengah masyarakat kian meluas.

Salah satu masyarakat Kota Jambi, Herman menyebut kesediaan investor yang membangun jalan khusus batu bara, salah satunya PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) merupakan angin segar.

PT SAS kini telah menunjukkan keseriusan menyelesaikan jalur khusus transportasi tambang dari Sarolangun hingga Kota Jambi.

"PT SAS merupakan anak perusahaan dari PT RMK Energy Tbk yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi saya sangat mendukung untuk melakukan pembangunan jalan khusus batu bara di Jambi," ungkap Herman.

Selain mengurai kemacetan, dengan adanya pembangunan jalan khusus batu bara PT SAS maka akan membuat angkutan batu bara di Jambi menjadi tertib. "Saya sangat apresiasi PT SAS dalam mempercepat pembangunan jalan khusus batu bara di Jambi. Semoga semua berjalan lancar, sementara terkait berbagai polemik yang terjadi, itu biasa," sebutnya.

Sementara itu, Rosiana salah satu warga Muara Bulian mengaku sudah lelah dengan persoalan macet yang selalu mereka hadapi setiap hari.

“Saya berharap gubernur bisa mendesak perusahaan tambang untuk segera membuat jalan sendiri, sudah saatnya jalan khusus batu bara ada di Jambi,” ujar ibu dua anak ini.

Di sosial media, desakan agar jalan khusus segera diselesaikan juga semakin ramai dilontarkan.

Terlebih kemacetan di sejumlah ruas di kian membuat geram warganet dan menghimbau agar jalan khusus segera diselesaikan oleh investor.

Sebelumnya, rencana pembangunan jalan khusus oleh PT SAS telah dihentikan sementara oleh Gubernur Jambi sejak 18 September 2025.

Hal ini menyusul adanya demo penolakan pekerjaan underpass jalan khusus PT SAS di Aur Kenali.

Sikap BPR Tolak Stockpile Batubara PT SAS

Rahmad, perwakilan dari Badan Perjuangan Rakyat (BPR) menolak tegas stokepile batubara saat dialog di Rumah Dinas Walikota Jambi beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, jalan khusus yang mereka minta stop adalah proyek jalan menuju ke area stockpile PT SAS di Aur Kenali.

Menurut Rahmad stockpile PT SAS itu jika beroperasi berpotensi menimbulkan masalah debu yang bisa mengancam warga sekitar.

Massa yang tergabung dalam kelompok BPR juga sempat melakukan aksi demo memblokir jalan nasional di Aur Duri.

Aksi ini menurut Rahmad adalah bentuk protes karena selama ini pemerintah seakan abai dan tak mendengar suara mereka agar PT SAS jangan membangun jalan dan stockpile di Keluarahan Aur Kenali.

Ivan: Pemprov Harus Percepatan Jalan Khusus

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi soal kemacetan lalu lintas akibat truk batu bara yang masih terjadi di jalan umum dalam provinsi Jambi, mengatakan tak bisa sepenuhnya menjadi kesalahan perusahaan.

“Selama pemerintah (pusat) masih mengeluarkan izin kepada perusahaan (batu bara), kewajiban membayar Jaminan Reklamasi Tambang (Jambrek) masih terus mereka lakukan,  tentunya perusahaan akan tetap terus berproduksi. Maka kebijakan jalan khusus ini yang harus segera diselesaikan,” tegas kepada awak media, Kamis (9/10/2025).

Oleh karena itu, katanya suka tidak suka, pemerintah harus memperjuangkan percepatan pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi.

Pembangunan jalan khusus adalah bentuk langkah menyelamatkan potensi pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH).

Kata Ivan, saat ini ada tiga perusahaan yang telah menyatakan komitmen membangun jalan khusus di Provinsi Jambi.

“Tiga jalan khusus itu, apapun bentuknya, harus bisa diselesaikan, karena di situ ada potensi pendapatan dana bagi hasil, untuk daerah,” tegas Ivan.

Jika Jalan Khusus Tak Selesai, Makin Banyak yang Dirugikan

Sementara itu pengamat ekonomi yang juga Sekretaris PUSDIKLAT Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Dr Fahmi Rasid mengatakan, jika lambat jalan khusus batu bara diselesaikan, maka semua pihak akan dirugikan.

Kerugian itu bisa menyerang ke berbagai arah, mulai dari beban jalan umum yang akan tetap tinggi, biaya logistik tidak efisien, dan potensi pendapatan daerah yang tertunda.

“Secara teori ekonomi wilayah, keberadaan jalan khusus batu bara akan memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, Jalan khusus akan akan mendorong tumbuhnya perdagangan, jasa, dan sektor pendukung di sekitar jalur tersebut,” lanjut Fahmi.

Langkah Pemerintah Provinsi Jambi mendorong investor membangun jalan khusus batu bara katanya adalah langkah strategis. Bisa memberi dampak ekonomi yang signifikan. Mulai dari efisiensi logistik, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan aktivitas perdagangan lokal.

“Belum lagi multiplier effect dari perputaran uang akan dirasakan di berbagai sektor,” tambah Fahmi lagi.

Ketika jalan khusus batu bara bisa beroperasi, secara langsung juga akan mengurangi beban lalu lintas umum, menekan angka kecelakaan, dan meminimalkan kerusakan jalan negara yang hanya akan membebankan dan menggerus dana APBN maupun APBD.

Selama ini ada anggapan bahwa bisnis tambang hanya menguntungkan segelintir orang, kata Fahmi itu tidak sepenuhnya benar, karena bisnis tambang batu bara juga berdampak luas pada pertumbuhan UMKM, peningkatan pendapatan daerah, dan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.

Masyarakat juga perlu menyikapi besarnya bisnis tambang dengan objektif, mendukung upaya pemanfaatan sumber daya secara bijak, dan ikut mengawasi agar tidak merusak lingkungan.

“Harapannya, perusahaan tambang di Jambi bisa juga mengutamakan keselamatan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial (CSR) yang nyata dirasakan masyarakat,” tambahnya lagi.

Pemerintah Provinsi Jambi juga diharapkan terus memperkuat regulasi, memastikan manfaat tambang merata dan menyiapkan strategi hilirisasi agar nilai tambah batu bara dirasakan di Jambi.

Meski pemerintah perlu diversifikasi ekonomi agar APBD tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, namun sektor tambang batu bara dan migas, masih potensial menopang fiskal hingga saat ini.

“Pesan saya, Jambi memiliki modal alam yang luar biasa. Batu bara harus menjadi berkah, bukan beban, dengan pengelolaan yang adil, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan generasi mendatang,” pungkas dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jambi ini. (*)