Pemerintah Bakal Legalkan Sumur Minyak Tak Berizin, Bahlil: Hanya Untuk yang Sudah Terlanjur

IMCNews.ID, Jakarta - Pemerintah bakal melegalkan sumur minyak tak berizin yang beroperasi selama ini.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan jika izin sumur minyak rakyat hanya akan diberikan untuk sumur-sumur yang sudah beroperasi sejak lama, bukan sumur baru.

"Hanya untuk yang sudah telanjur, bukan semuanya. Jangan salah,” kata Bahlil, Sabtu (28/6/2025) kemarin.

Pelegalan sumur minyak rakyat ini dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat.

Tapi dia memastikan pelegalan dilakukan hanya untuk sumur-sumur rakyat yang selama ini sudah berproduksi.

Legalitas ini diberikan karena banyak sumur minyak rakyat yang berstatus ilegal tetapi sudah beroperasi sejak lama. Sumur-sumur itu menjual hasil produksinya ke produsen ilegal.

"Selama ini ada sumur-sumur rakyat yang produksi tapi mereka kan ilegal. Sumur-sumur rakyat ini yang sudah telanjur berjalan, agar lingkungannya kita jaga baik dan mereka juga bisa menjual dengan harga yang baik, maka kita buat regulasinya," ucapnya.

Menurut perhitungannya, sumur minyak rakyat itu memproduksi sekitar 15.000 hingga 20.000 barel minyak per hari. Jika tidak diberikan legalitas dan dikelola secara baik, masyarakat akan dihantui dengan persoalan hukum.

"Kasihan mereka juga dikejar-kejar oleh persoalan hukum, mereka kan saudara-saudara kita. Itulah kemudian pemerintah membuat keputusan agar dalam rangka meningkatkan lifting juga, sekaligus untuk menjaga lingkungan dan membuka rakyat ini bisa kerjanya baik dan benar," kata Bahlil.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mencatat jumlah sumur minyak di Muba mencapai 7.721 titik. Jumlah yang mengelola sebanyak 231 ribu masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dia memberikan legalitas pengeboran sumur minyak rakyat melalui peraturan baru, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Permen tersebut mengatur kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pengawasan terhadap sumur minyak rakyat. (*)