Gandeng KPK Dalam Pelaksanaan Haji, Menag: Kami Tak Ingin Ada Penyimpangan

IMCNews.ID, Jakarta - Untuk meminimalisir potensi penyimpangan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan haji ke depan.

Selain itu Kemenag juga akan menggandeng Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar penyelenggaraan haji berjalan dengan transparan dan bersih.

"Kami sudah berbicara dengan KPK masalah haji ini mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan baik di dalam maupun luar negeri," ujar Nasaruddin Umar, Jumat (8/11/2024) lalu.

Menurutnya, masalah pemberantasan korupsi menjadi tujuan besar Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sebagaimana tercantum dalam perumusan Astacita poin ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Pak Presiden luar biasa, niat beliau untuk membersihkan instansi pemerintah dan swasta. Beliau akan tertibkan dan bersihkan sesuatu yang merusak tradisi luhur Bangsa Indonesia," katanya.

Menurutnya jika umat terlayani baik dan tak ada penyelewengan, baru bisa dikatakan penyelenggaraan haji sukses.

“Saya mengingatkan kepada aparat Kemenag, hari ini kita akan membersihkan secara total Kementerian Agama. Motto kami, haji tahun ini harus lebih sukses, siapa yang mengelolanya kita bareng-bareng," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap pelaksanaan Mudzakarah Perhajian di Bandung dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermuara pada kemaslahatan umat dan bukan malah memberatkan para calon haji.

Ada tiga isu krusial yang akan dibahas yakni penguatan skema murur, implementasi tanazul, dan pembahasan pemanfaatan Nilai Manfaat haji. (*)