Terlibat Politik Praktis, KH Musthofa Aqil Siradj, Habib Luthfi hingga Khofifah Dinonaktifkan PBNU

IMCNews.ID, Jakarta - Sejumlah nama dinonaktifkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena terlibat dalam politik praktis. Ada 65 nama pengurus yang dinonaktifkan.

Seperti Rais Syuriah seperti KH Musthofa Aqil Siradj, Habib Luthfi bin Yahya, sampai Khofifah Indar Parawansa. 

Penonaktifan puluhan pengurus itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99//01/2024 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam KH. Miftachul Achyar, dan Katib Aam (Sekretaris Umum) Akhmad Said Asrori, Sabtu (20/1/2024).

"Memutuskan, menetapkan, pertama, menonaktifkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dari jabatan sebagai fungsionaris PBNU m, terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai selesainya tahapan Pemilu 2024," bunyi SK itu.

Kabar penonaktifan pengurus itu dibenarkan juga oleh Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi. Menurut dia, seluruh pengurus yang dinonaktifkan itu karena terlibat dalam timses hingga menjadi caleg. "Mereka terlibat dalam timses dan menjadi caleg," ungkapnya.

Sederet nama yang dinonaktifkan seperti Rais Syuriah KH. Musthofa Aqil Siradj dan KH. Adib Rofiuddin Izza karena menjadi timses.

Lalu, Katib Syuriyah KH. Syarbani Haira karena menjadi calon anggota legislatif, Katib Syuriyah KH. Sarmidi Husna karena menjadi timses.

Kemudian, Khofifah Indar Parawansa karena menjadi timses, Muhammad Syafi Alielha, dan Eman Suryaman yang semuanya menjabat ketua juga dinonaktifkan karena menjadi timses.

Selain itu, dari jajaran pengurus pleno terdapat Habib Luthfi bin Ali bin Yahya selaku Rais Aam Jatman/Mustasyar karena menjadi timses, Khofifah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, serta Nusron Wahid sebagai Ketua LPPNU juga dinonaktifkan.

Adapun SK penonaktifan itu memperhatikan Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 02 Jumadal Akhirah 1445 H/16 Desember 2023.

Lalu, Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1201/PB.01/A. 1.03.08/99/11/2023 tanggal 01 Jumadal Ula 1445 H/15 November 2023 M Perihal Penonaktifan Pengurus Nahdlatul Ulama. (*)