Alasan Kuat Pilpres 2024 Tak Mungkin Satu Putaran Menurut Polmark

IMCNews.ID, Jakarta - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak mungkin berjalan dalam satu putaran. Alasannya disampaikan oleh Polmark Indonesia.

Dikutip dari CNN Indonesia, CEO Polmark Indonesia Eep S. Fatah menjelaskan beberapa faktor yang menjadi alasan kuat Pilpres tak mungkin satu putaran. 

Menurut dia, ini diketahui dari survei yang sudah mereka lakukan di 32 Provinsi pada November 2023 lalu dengan 1.200 responden per Provinsi.

"Pertanyaan pentingnya, apakah memang bisa pilpres dibuat dua putaran dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikalahkan? Per hari ini jawaban saya adalah bisa. Mohon maaf, menurut saya ini bukan permainan, ini perjuangan," sebutnya, Sabtu (13/1/2024) lalu.

Kata dia, sampai saat ini masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihannya. Berdasar survei yang telah dilakukan, 14 persen lebih masyarakat belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihannya.

Selain itu, pemilih ketiga pasangan calon yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo-Gibran, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih bisa berubah. Dia menyampaikan jika pemilih dari ketiga paslon yang masih merubah pilihannya di angka 28 persen.

"Artinya ada 42 persen sekian yang masih diperebutkan. Jadi, secara akademik saya tidak memungkinkan mengatakan ini (Pilpres 2024) satu putaran. Gak bisa, datanya bilang gitu," tegasnya.

Dia juga menjelaskan ada sekitar 21,2 persen pemilih yang baru akan menentukan pilihan finalnya pada hari pencoblosan, yakni 14 Februari 2024.

Lalu, Polmark menyebut ada 5,2 persen pemilih lainnya yang baru akan memutuskan siapa pilihannya pada masa tenang pada 11 Februari-13 Februari.

"Apakah mereka itu orang efektif dibagi duit, lalu memilih? Saya cross tabulasi, yang menarik ternyata yang mengatakan akan memilih mereka yang memberi uang dan memutuskan pada hari H jumlahnya hanya 1,8 persen. Dan mereka yang mengatakan memilih siapapun memberi (uang) paling banyak sebesar 0,8 persen. Jadi, dari 21,2 persen itu yang menentukan hari H, hanya 2,6 persen yang sangat efektif dengan politik uang," jelasnya. (*)