IMCNews.ID, Jambi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi melakukan sosialisasi rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada pemilu 2024, Jumat (22/12/2023).
Rofiqoh, pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan bahwa PTPS merupakan ujung tombak dadi pengawasan di lapangan. Sebab, TPS tempat puncaknya dilakukan pungut hitung dalam pemilu.
"Masa kerja pengawas TPS ini mulai dari awal Januari terhitung 23 hari sebelum pemungutan akan habis masa kerjanya pada 7 hari setelah pungut hitung. Jadi kurang lebih 1 bulan," ungkapnya.
Dia menyebutkan, satu TPS membutuhkan satu orang pengawas TPS. Di Jambi sendiri, kata dia, ada sebanyak 11. 160 TPS.
"Artinya kita membutuhkan sebanyak 11.160 pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada," sebutnya.
Menurut dia, kewenangan perekrutan PTPS ini ada di Pengawas Kecamatan (Panwascam). Namun, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota akan tetap melakukan monitoring perekrutannya.
Lantas apa saja syaratnya agar bisa menjadi pengawas TPS? Ropiqoh menyebut, minimal harus lulusan SMA. Kemudian, batas usia minimal yakni 25 tahun dan juga surat keterangan bebas narkoba.
"Tapi mungkin nanti ada keringanan bagi daerah yang sulit dijangkau atau daerah tertentu misalkan di Sadu di Tanjabtim yang aksesnya susah bisa hanya pakai surat pernyataan bermaterai," ungkapnya.
Seleksi ini akan dimulai sejak 19 Desember kemarin. Dimana, pada 19-31 Desember adalah proses sosialisasi. Lalu, 2-6 Januari pendaftaran dan penerimaan berkas serta penelitian kelengkapan berkas pendaftaran.
"Pengumuman perpanjangan pada 7 Januari. Penerimaan berkas di masa perpanjangan dan penelitian berkas pendaftaran masa perpanjangan 7-8 Januari. Pengumuman lulus administrasi 10 Januari dan tanggapan masyarakat 10-21 Januari," bebernya.
Seterusnya dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang akan dilakukan pada 2-17 Januari. Pengumuman hasil rekrutmen akan dilakukan 18-19 Januari. Terakhir, pelantikan pengawas TPS pada 22 Januari.
"Honornya Rp1 jt per pengawas TPS pada saat pemilu. Nanti syarat di antar kalau lengkap langsung diwawancara. Intinya kita tidak memberatkan. Kalau berintegritas kita akan memudahkan," pungkasnya. (*)
Data Jutaan NPWP Diduga Bocor, Termasuk Punya Presiden dan Pejabat Tinggi Negara
Ratusan Angkutan Batubara Nakal Ditindak Sepanjang September
Rakerdasus PDIP Formulasikan Pemenangan Haris-Sani di Pilgub Jambi
Resmi Dilantik Dirjen AHU, MPWN Jambi Siap Awasi dan Bina Notaris
Ihsan Berharap Program Bioflok dan CSR Drainase Terus Berlanjut