ASABA dan ATJ Minta Rekomendasi Penghentian Angkutan Batu Bara 75 Hari Dikaji Ulang, Ini Alasannya

 IMCNews.id, JAMBI- Wacana pengehentian  aktivitas angkutan batu bara  selama 75 hari pada tahapan kampanye Pemilu 2024 hasil rekomendasi Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktorat Intelkam Polda Jambi, Senin (13/11/2023) dinilai bisa memancing polemik di tengah masyarakat. Terutama dari para sopir angkutan batu bara.

Rekomendasi tersebut dinilai beberapa kalangan perlu dikaji ulang secara lebih mendalam lagi. Karena, jika penghentikan aktivitas angkutan batu bara selama 75 hari itu benar benar dijalankan, ribuan sopir truk batu bara akan terdampak.

Selain sopir, perusahaan batu bara dan transportir yang sudah terikat kontrak juga akan kena dampak. Bahkan bisa berdampak lebih jauh lagi kepada perekonomian Jambi. Makanya, rekomendasi itu perlu dikaji ulang.

Salah satu pihak yang minta rekomendasi ini dikaji ulang adalah Plt Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Batu Bara (ASABA) Jefri Bintara Pardede. Menurut dia, rekomendasi FGD yang digelar DitIntelkam Polda Jambi itu perlu dikaji lebih mendalam lagi dampaknya bagi masyarakat luas.

‘’ Penghentian aktivitas angkutan batu bara yang cukup lama itu dampaknya sangat luas. Terutama bagi perekonomian para sopir, khususnya angkutan batu bara. Jangan sampai ada rekomendasi ini dijalankan malah dampaknya lebih buruk lagi dari yang diperkirakan. Soalnya ini masalah ekonomi, masalah perut,’’ katanya

 Menurut dia, ASABA akan segera mengkonsolidasikan rekomendasi ini kepada para sopir, untuk mengetahui reaksi dan tanggapan para sopir. ‘’ Ini jelas akan merugikan para sopir. 75 hari itu dua bulan lebih. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan keluarganya selama itu jika ini dihentikan?,’’ ujar pria yang biasa dipanggil Ucok ini.

Makanya, lanjut Ucok, harus dikaji ulang dan dicarikan solusi yang tepat sehingga tidak ada salah satu kelompok masyarakat yang dirugikan dengan rekomendasi ini. ‘’ Kita sepakat pemilu harus berjalan damai aman dan kondusif. Tapi, juga perlu dipikirkan perekonomian masyarakat. Kita siap duduk bersama mencari jalan terbaik, sehingga semua bisa berjalan dengan aman dan lancar,’’ pungkasnya.

 Pernyatan senada disampaikan Ketua Asosiasi Transportir Jambi (ATJ) Karyadi, mengatakan penghentian aktivitas angkutan batu bara dalam waktu lama itu tidak bisa hanya diputuskan melalui FGD. Rekokendasi FGD itu perlu dikaji ulang lebih mendalam lagi dengan pihak pihak yang terkait langsung untuk mengetahui lebih jauh lagi dampak ari penghentian angkutan batu bara yang begitu lama tersebut.

Sebaiknya, kata Karyadi, kampanye tetap berjalan dan ekonomi harus tetap bergerak. Tinggal bagaimana mengatur skema sehingga semua bisa berjalan lancar dan tertib. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

‘’Kita tinggal atur dan bersinergi lagi bagaimana menyusun skema yang baik agar pemilu tetap berjalan damai, aman dan kondusif. Tapi Roda ekonomi rakyat Jambi juga berjalan aman. Berapa ribu supir truk yang harus menganggur di masa-masa kampanye jika rekomendasi ini dijalankan? Jangan sampai pesta rakyat ini berlangsung, dan rakyat kelaparan,” kata Karyadi memalui sambungan seluller.

 Menurut Karyadi, estapet roda ekonomi yang positif dari angkutan batu bara ini tidak saja dirakasan para sopir. Tetapi juga ada ekonomi mikro yang dirasakan selama angkutan itu berjalan.

 “Estapet ekonominya jelas, ada ekonomi mikro yang berjalan positif selagi para sopir terus bergerak. Lalu, selama 75 hari itu bagaimana dengan anak dan istri para sopir batu bara? Bagaimana dengan dapur mereka, bagaimana dengan sekolah anak, bagaimana dengan pengeluaran rutin rumah tangga mereka,” papar Karyadi. 

 “Jadi nanti ketika niat baik dari Polda Jambi ini harus didukung dan mencukupi semua aspek. Artinya, akan sama-sama kita kaji ulang wacana ini,” sambungnya.

 Karyadi mengatakan, inikan baru rekomendasi hasil FGD belum menjadi kebijakan. Dia meyakini, kapolda dan gubernur akan lebih bijaksana mengambil keputusan. ‘’Tidak mungkin mereka mau menyengsarakan rakyatnya sendiri. Tapi ini menarik untuk dibedah dan di diskusikan lebih mendalam,’’ ujarnya.

 Selain itu, lanjut Karyadi, soal batu bara ini juga ada kaitannya dengan ekonomi nasional. Karena sudah ada target produksi dari pusat.

 Seperti diberitakan, rekomendasi penghentian angkutan batu bara 75 hari selama tahapan kampanye pemilu 2024 ini disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktorat Intelkam Polda Jambi di Hotel Syariah Samudra Jambi, Senin (13/11/2023). 

 FGD ini khusus membahas tantangan angkuta batubara dalam perpektif Kamtibmas selama tahapan Kampanye Pemilu 2024. Kegiatan FGD ini dibuka Dirintelkam Polda Jambi Kombes Pol Ronalzie Agus.

 Selaku narasumber, dihadirkan Wadirlantas Polda Jambi, AKBP M. Lutfi, Kabid Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jambi, Novaizal, Kabid Perhubungan darat Dishub Provinsi Jambi Wing Gunariadi, Divisi Teknis KPU Provinsi Yatno, dan Bawaslu Provinsi Jambi yang diwakili Yenita kusuma.

 Sementara peserta FGD terdiri dari perwakilan partai politik di Provinsi Jambi, perwakilan dan relawan pendukung pasangan Capres dan Wapres, para camat, elemen mahasiswa, OKP, LSM dan Organisasi angkutan batu bara, Ketua KS Batubara dan undangan lainnya.

Dalam kegiatan FGD tersebut, Dirintelkam Polda Jambi Kombes Pol Ronalzie Agus mengatakan, Pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak merupakan pesta demokrasi terbesar bagi seluruh warga Negara Indonesia, sebagai penentuan masa depan bangsa.

  “Menyikapi Kompleksitas dinamika politik dan situasi keamanan yang akan dihadapi, disini kita bicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk sekelompok orang. Ini menuntut seluruh komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat untuk bersinergi dan berpartisipasi penuh, agar tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan Damai,” katanya.

Mantan Dirintelkam Polda Sulteng mengatakan, beberapa hari ke depan akan memasuki tahapan kampanye, yaitu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

 Pada tahapan ini, tentu ada pengerahan masyarakat massa kampanye secara besar-besaran. Kemudian, adanya pergerakan kendaraan dalam jumlah yang banyak sebagai sarana mobilisasi massa kampanye.

 Disamping itu, meningkatnya kapasitas pengguna jalan, baik di Jalan Kabupaten, Provinsi maupun Jalan Nasional oleh masyarakat dan kendaraan yang digunakan oleh massa kampanye.

 Dampak lainnya, lanjut Ronalzie, tentu saja psikologis massa dalam jumlah yang besar sulit untuk dikendalikan. Secara emosional mudah terpancing yang dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan kamtibmas pada saat pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

 Kombes Pol Ronalzie Agus mengatakan, dengan gambaran kondisi tersebut, tentu akan ada berbagai potensi kerawanan yang perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi, terutama pada saat mobilisasi masa kampanye. Baik pergi maupun pulang dari tempat kegiatan kampanye.

 Ronalzi menegaskan, mobilisasi masa kampanye menjadi perhatian khusus, karena di Jambi angkutan batu bara belum memiliki jalan khusus dan masih menggunakan Jalan Nasional.

 “Ketika masa kampanye dengan iring-iringan angkutan batu bara bertemu situasinya akan rawan terjadinya keributan yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas dan penyelenggaraan tahapan kampanye pemilu 2024 di Wilayah Provinsi Jambi,” katanya.