Bawaslu Bersihkan APS di Muaro Jambi, Baleho Jumbo Edi Purwanto Diturunkan

IMCNews.ID, Sengeti - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp), TNI, pihak kepolisian, Disperkim, DPMPTSP melakukan penertiban puluhan Alat Peraga Sosialisasi (APS) partai politik (Parpol) dan caleg yang melanggar aturan, Rabu (8/2023).

 Penertiban dilakukan di berbagai titik di dalam Kabupaten Muaro Jambi, mulai dari Pusat Ibukota Muaro Jambi di Sengeti hingga di 11 Kecamatan di wilayah tersebut.

 Alat Peraga Sosilasi yang ditarik termasuk baliho, spanduk, dan publikasi lain yang menyerupai Alat Peraga Kampanye atau APK dari Partai Politik (Parpol) dan calon legislatif.

 Pimpinan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Elfi Prasatia mengtatakan, APK yang seharusnya terpasang pada masa kampanye. Makanya, pihaknya menghimbau para caleg dan parpol untuk menurunkan APK yang sudah tersebar.

 " Kami juga telah melakukan koordinasi dengan partai politik dan memberikan himbauan untuk menurunkan APS yang mengandung unsur mengajak, seperti tanda paku, menyoblos, dan tandai mengajak. Kami dibantu oleh Satpol PP, pihak kepolisian, perhubungan, dan TNI untuk menurunkan serentak," kata Elfi Prasatia.

 Pantauan di lapangan, baleho dengan ukuran super besar (Jumbo) yang berhasil diturunkan oleh Bawaslu Muaro Jambi, adalah Baleho Edi Purwanto Caleg DPR RI Dapil Provinsi Jambi dari Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 1.

 Baleho ukuran super besar lainnya adalah Ria Juliana Busro, Caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai PAN Dapil Muaro Jambi - Batanghari. Kedua baleho yang terpasang di Jalur Dua Kota  Sengeti, pusat ibukota Kabupaten Muaro Jambi itu diturunkan menggunakan mobil milik Dinas Perkim Muaro Jambi. ,

 Elfi Prasatia menjelaskan bahwa penertiban APS dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada hari Rabu, 8 November 2023.

 Petugas Bawaslu di tingkat kecamatan dan desa turut serta dalam penindakan ini dengan menyusuri jalan, gang, hingga kendaraan yang terpasang APK.

 Ia menegaskan, pemasangan gambar yang menyerupai APK tidak dibenarkan saat ini, karena belum memasuki jadwal kampanye.

 Bawaslu Muaro Jambi meminta kepada semua Parpol dan Caleg untuk menahan diri dalam melaksanakan kampanye atau sosialisasi yang mengandung unsur pengenalan diri atau ajakan untuk memilih.

 Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran sanksi administrasi terhadap peserta pemilu, termasuk memberikan larangan terhadap kampanye di luar masa kampanye.

 "Jika kami temukan ada pelanggaran, maka akan kami laporkan ke KPU sebagai bentuk sanksi administrasi," sebutnya.

 Sebelum penertiban APK, Bawaslu Muaro Jambi telah melakukan pencegahan melalui sosialisasi, rapat koordinasi bersama Parpol, dan mengirim surat kepada semua Parpol.

 "Semua perwakilan Parpol kami undang untuk mensosialisasikan aturan ini. Parpol seharusnya tidak bisa mengklaim ketidaktahuan terkait larangan ini." Ujarnya lagi.

 Saat ini, penertiban APS masih difokuskan pada Parpol yang publikasinya mengandung unsur seperti nomor urut, dan ajakan mencoblos Nomor caleg dan lainnya tersebut. Larangan pemasangan alat kampanye juga berlaku untuk baliho, spanduk, stiker yang terpasang di rumah warga, serta alat transportasi pribadi.

 Bawaslu Muaro Jambi mengingatkan bahwa jadwal kampanye berdasarkan aturan Pemilu dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Oleh karena itu, kampanye di luar jadwal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.(*)