Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah Diganti dengan Pj Jika Tak Mampu Kendalikan Inflasi

IMCNews.ID, Jakarta - Ancaman tegas diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian kepada Kepala Daerah.

Dia menegaskan akan mencopot dan mengganti Kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi dengan penjabat (pj) kepala daerah.

Kata Tito saat rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11/2023), bahwa penegasan itu sesuai instruksi Presiden Joko Widodo saat di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023) lalu.

"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," kata Tito.

Dia mengklaim sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tak mampu menangani inflasi. Makanya dia menekankan kepala daerah agar mengendalikan inflasi.

"Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu," tegasnya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Oktober 2023 yang tercatat sebesar 2,56 persen (yoy).

Tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.

Masih berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43 persen. Komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjung Pandan adalah tarif angkutan udara dengan andil 1,15 persen, ikan segar 0,98 persen, beras 0,91 persen, rokok kretek filter 0,31 persen, dan daging ayam ras 0,23 persen.

Selanjutnya, kota dengan inflasi tertinggi lainnya adalah Sumenep dengan inflasi 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Luwuk 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, dan Maumere 4,07 persen. Sedangkan kota dengan inflasi terendah adalah Jayapura sebesar 1,43 persen. (*)