Presiden Mengingatkan Dampak Sosial Ekonomi Akibat Sengketa Tanah

IMCNews.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran kementerian/lembaga tentang dampak sosial dan ekonomi yang muncul jika sengketa tanah tidak segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Pertemuan Puncak Gugus Tugas Pembaruan Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/6).

“Bahaya kalau namanya sengketa tanah, sengketa tanah. Ini sangat berbahaya. Antar desa bisa bertengkar karena sengketa tanah. Orang dan perusahaan bisa berkelahi karena sengketa tanah. Hati-hati, ini hati-hati. Dampak sosial, dampak ekonomi, di mana-mana," katanya saat disaksikan secara virtual di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Selain itu, Presiden menekankan bahwa kedudukan sertifikat tersebut dapat menjadi jaminan dan akses permodalan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran baik Kementerian ATR/BPN, maupun Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dapat bersinergi menyelesaikan sengketa tanah.

"Hati-hati, masalah yang tidak bisa kita selesaikan bisa merembet ke sosial ekonomi," kata Jokowi.

Peringatan itu diberikan oleh Kepala Negara karena ego sektoral yang bercokol di birokrasi pemerintah telah menghambat pembangunan.

Misalnya, ego sektoral antar pengurus seringkali menjadi batu sandungan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada rakyat, serta ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda puluhan tahun.

"Kenapa saya turun ke lapangan masalah yang tidak tuntas diselesaikan? Masalah kecil tapi bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya, kita, kita lucu sekali," kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi Pertemuan GTRA yang mengharapkan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah saling terbuka dan sinergis secara konkrit baik dari sisi kebijakan, hingga tahap implementasi. (IMC02/ant)