Mahasiswa Se Jambi-Forkompinda Sepakat Tolak Presiden Tiga Periode

IMCNews.ID, Jambi - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus se Provinsi Jambi bergerak secara serentak di Kota Jambi dan kabupaten melakukan aksi demonstrasi, Senin siang (11/4) kemarin. Selain menyerukan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, mereka juga menyuarakan masalah masalah yang terjadi di Provinsi Jambi. Seperti masalah kenaikan harga BBM, minyak goreng, angkutan batubara, PETI dan pembangunan Stadion Internasional. 

Di Kota Jambi, mahasiswa bergerak dari kampus masing masing menuju titik kumpul di Simpang Bank Indonesia  (BI) Telanaipura. Pantauan di lapangan, aksi mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. 

Setidaknya ada dua kelompok mahasiswa yang melakukan aksi pada waktu hampir bersamaan. Yakni dari kelompok Cipayung Plus Jambi dan Aliansi Mahasiswa Jambi. "Kita beda tuntutan. Kalau mereka (kelompok Cipayung, red) isu nasional. Kalau Aliansi Mahasiswa Jambi ada isu daerahnya," kata Pandu Wijaya Nagari Harahap, salah seorang mahasiswa peserta aksi.

Tidak hanya berorasi, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban di simpang BI. Dari sana mahasiswa melanjutkan aksinya di gedung DPRD Provinsi Jambi. Sebuah ledakan sempat mewarnai aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Ledakan terjadi saat Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menemui massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi.

Ledakan tersebut berasal dari tengah-tengah kerumunan mahasiswa. Setelah dicek, ternyata ledakan tersebut berasal sebuah kaleng pilox dan botol plastik lainnya yang meledak saat terbakar.

"Kami tidak bawa molotov pak. Itu kaleng pilox," kata salah seorang mahasiswa.

Petugas kepolisian yang ada di lokasi kejadian langsung melakukan pemadaman dengan racun api. Sementara itu situasi tetap kondusif, dan diskusi bersama Gubernur Jambi kembali dilanjutkan.

Gubernur Jambi Al Haris bersama unsur Forkopimda langsung mengajak mahasiswa berdialog. "Surat tuntutan sudah kami terima," kata Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo yang turut mendampingi Gubernur Jambi menemui mahasiswa.

Setelah menemui kelompok Cipayung Jambi, Gubernur bersama forkopimda lantas menemui kelompok mahasiswa lainnya yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi.  

Al Haris mengatakan mahasiswa bersama Pemerintah Provinsi Jambi berjuang dalam membangun Jambi. Soal jabatan presiden, Al Haris mengatakan tidak ada perpanjangan masa jabatan. “Presiden telah menyampaikan dalam sidang paripurna bahwa semua tahapan Pemilu 2024 tidak ada yang terganggu. Bahkan akan segera dilantik KPU dan Bawaslu. Artinya, pada Februari 2024 akan ada pemilihan presiden. Kemudian di November akan dilangsungkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” kata Al Haris.

Terkait persoalan minyak goreng, Al Haris mengatakan tidak ada permasalahan karena stok minyak goreng cukup untuk kebutuhan Jambi. Hanya saja, Al Haris mengatakan tidak banyak masyarakat yang mengenal produk lokal. “Harganya lebih murah daripada merek luar. Harga murah dan kualitas sama,” ujarnya.

Sementara itu terkait kenaikan harga BBM, Al Haris mengatakan ini merupakan permasalahan dunia, yang disebabkan adanya perang antara Ukraina dan Rusia. “Berikutnya soal angkutan batubara, Pemprov Jambi bersama DPRD, Kapolda, dan Danrem selalu mencari solusi terbaik. Dan mohon maaf jalan khusus belum tembus karena ada prosesnya,” kata Al Haris.

Adapun soal penambangan emas ilegal, Al Haris mengatakan bahwa sesuai dengan UU 23 bahwa wewenang soal tambang bukan berada pada Provinsi melainkan Kementerian. “Kami hari ini menunggu jawaban dari Kementrian ESDM soal izin tambang rakyat. Ini sudah sampai di bidang hukum jika sudah diberikan izin untuk tambang rakyat nanti regulasi akan kita atur agar penambangan ramah lingkungan tanpa merkuri,” katanya.

Sementara itu terkait proyek multi year merupakan cara pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun hingga tahun 2024 nanti. Dimana Provinsi Jambi belum mempunyai stadion bertaraf internasional. “Kalau pun ada masalah nanti ada penegak hukum yang menangani,” demikian Gubernur Jambi.

Di Akhir aksi Gubernur bersama forkopimda dan mahasiswa menandatangani aspirasi mahasiswa dan masyarakat Jambi. Ada 10 poin yang disepakati. Diantaranya, Forkompinda bersama rakyat Jambi menolak dengan tegas amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dengan alasan apapun. 

Kemudian, Forkompinda bersama rakyat Jambi berjanji akan menstabilkan harga BBM. Forkompinda Provinsi Jambi secepatnya mengadakan rapat koordinasi untuk merealisasikan harga minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok lainnya. Selambat lambatnya satu minggu kedepan hasil rapat sudah diumumkan terkait kestabilan harga minyak goreng dan kebutuhan pokok. 

Dalam kesepakatan itu, Forkopimda Provinsi Jambi juga berjanji dalam waktu satu 

Minggu kedepan akan mengeluarkan press rilis pencabutan IUP batubara di Jambi. Forkompinda juga akan mengadakan rapat pembahasan IUP batubara yang bermasalah di Provinsi jambi dengan pihak kementerian.

Dalam kesepakatan itu forkomfinda juga berjanji akan menindak tegas aparatur Negara yang menggu pos pos di pinggir jalan. Menurunkan PPn yang akan diumumkan dalam waktu satu minggu. Kemudian dalam waktu satu minggu kedepan, Forkopimda Provinsi Jambi juga akan memberikan eksplanasi press terhadap penuntasan masalah PETI. 

Selanjutnya, Forkompinda Provinsi Jambi  akan mempublikasikan atau menjelaskan tentang regulasi proyek di Provinsi Jambi. Dan yang terakhir Forkopimda Provinsi Jambi dalam waktu satu minggu kedepan akan menjelaskan tentang regulasi pembangunan stadion sepak bola yang baru (stadion internasional).

Hampir sama dengan di Kota Jambi, dari Bungo dilaporkan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa se-Kabupaten Bungo melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Bungo. Koordinator aksi Topri Ariza menyebutkan, kedatangan mahasiswa tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait kondisi Indonesia saat ini.

Selain membawa dua tuntutan yang menjadi isu nasional tersebut, mahasiswa juga menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan PPN menjadi 11 persen, dan menolak naiknya harga minyak goreng. "Kami minta pimpinan dewan dan seluruh anggota dewan menandatangani nota kesepakatan tuntutan kami untuk dikirim ke DPR RI," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bungo Jumiwan Aguza mengatakan, DPRD Bungo sepakat terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Seluruh anggota dewan dan unsur pimpinan DPRD Bungo melakukan penandatangan nota kesepakatan tersebut di hadapan massa aksi. ‘’Kami akan segera mengirim tuntutan mahasiswa tadi ke DPR RI untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Di Sarolangun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sarolangun ikut menyuarakan penolakan jabatan presiden tiga periode.

Penolakan tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun.

“Ada empat poin tuntutan, yang pertama adalah kami tidak menyepakati tiga periode dan penundaan Pemilu 2024,” kata Ketua DPC PMII Sarolangun, Weri. Menurut Weri, selain menolak wacana tersebut, mahasiswa juga mendesak agar aparat mengusut tuntas mafia minyak goreng dan BBM di tanah air. “Ketiga, mengklarifikasi dan menolak tegas tindakan oknum kepolisian terhadap kader-kader PMII. Terakhir kami minta pengusutan tuntas kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tantowi Jauhari menjelaskan tuntutan yang disampaikan mahasiswa sejatinya telah diklarifikasi langsung melalui pidato presiden.

“Presiden juga tidak setuju dengan jabatan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan, artinya itu sudah terbantahkan,” katanya.

Masih dikatakan Tantowi, bahwa pihaknya pada prinsipnya juga mendukung pengusutan tuntas mafia minyak goreng dan BBM itu bisa diselesaikan. “Kami para peserta rapat setuju dengan aksi ini, ada nanti perhatian nanti dari pihak pemerintah pusat mengkaji ulang dengan kenaikan harga BBM dan sembako,” ujarnya.

Tantowi juga memastikan bahwa langkah lanjut dari yang telah dilakukan itu akan dikembalikan kepada mahasiswa. “Itu nanti dari adik-adik PMII, karena sudah tadi mungkin mereka akan mengumpulkan dokumen untuk dibawa ke pusat,” pungkasnya.

Kemudian mahasiswa di Kerinci dan Sungai Penuh juga menggelar aksi serupa. Mereka menyatakan mosi tidak percaya presiden Joko Widodo. Dalam aksi ini titik aksi berlangsung di Gedung DPRD Kerinci dan DPRD Kota Sungai Penuh. Sebelum aksi ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kerinci  Sungai penuh berkumpul di lapangan merdeka Sungai penuh. 

Selanjutnya dengan berjalan kaki ribuan mahasiswa menuju Gedung DPRD Kerinci. Di depan pintu masuk DPRD Kerinci, mahasiswa berorasi. Intinya mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap presiden RI Jokowi.  Mereka juga menyampaikan isu lokal mengenai kepemimpinan Bupati Adirozal yang mereka anggap tidak mampu. 

"Sudah dua periode kepemimpinan Adirozal tapi tidak ada perubahan," teriak mahasiswa saat di depan Gedung DPRD Kerinci. Setelah beberapa lama orasi, mahasiswa memaksa masuk ke halaman Gedung DPRD Kerinci. Keinginan mahasiswa pun dikabulkan, merdeka masuk ke halaman Gedung DPRD. 

Mahasiswa diterima oleh beberapa anggota dewan di halaman Gedung. Mahasiswa pun menyampaikan tuntutan mereka. "Kita minta anggota dewan untuk mengawal tuntutan kita," ujar mereka. 

Setelah itu para anggota dewan menandatangani petisi di depan ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa. Namun saat mahasiswa akan meninggalkan Gedung DPRD Kerinci, sebuah ledakan berbunyi. Ledakan tersebut membuat para mahasiswa berhamburan. Bersamaan dengan itu ledakan kedua berbunyi dengan suara yang sama kerasnya. 

Diketahui ledakan di tengah kerumunan mahasiswa itu, bersumber dari mercon. Ada dua petasan yang mengagetkan para mahasiswa saat itu. Setelah itu para mahasiswa langsung melanjutkan aksi mereka menuju Gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Sementara siapa yang melemparkan petasan tersebut hingga berita ini diturunkan belum diketahui.

Aksi serupa juga digelar mahasiswa Tanjab Timur. Aksi dipusatkan di kantor Bupati Tanjab Timur. Abidin selaku koordinator aksi mengatakan beberapa tuntutan yang disampaikan. Diantaranya ketidaksetujuan terhadap penundaan Pemilu 2024, langkanya harga minyak goreng dan kenaikan harga BBM. "Semua tuntutan kita sama dalam aksi serentak hari ini," kata Abidin.

Sementara itu perwakilan pemerintah daerah sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Kesepakatan itu langsung ditandatangani di lapangan kantor Bupati Tanjab Timur. (*)