DLH Cek PKS PT Bukit Kausar, Terancam Tutup Jika Tak Berizin

Jumat, 02 Juli 2021 - 12:59:44 WIB

IMCNews.ID, Jambi - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Bukit Kausar di Desa Pengabuan, Kabupaten Tanjab Barat diduga bermasalah. Dalam dokumen Amdal perusahaan perkebunan Kelapa Sawit tersebut tidak tercantum adanya pabrik.

Namun, di lapangan perusahaan tersebut mendirikan PKS. Temuan ini diketahui setelah tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi melakukan pengecekan ke lapangan.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Evi Sahrul mengatakan, awalnya pihaknya mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa ada kegiatan galian C di Kebun  PT Bukit Kausar. Lalu tim DLH turun ke lapangan melakukan pengecekan.

"Saat turun itulah tim DLH menemukan masalah lain, yakni soal izin lingkungan dan limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Bukit Kausar,’’ katanya. 

Mengenai galian C, menurut Evi sudah disimpulkan tidak bermasalah. Karena mereka sudah punya dasar, bisa dimanfaatkan. Dan mereka memanfaatkan itu untuk infrastruktur perusahaan.

"Yang kita telusuri terkait limbah itu, karena memang indikasinya tidak punya izin,’’ ungkapnya. 

Informasi lain menyebutkan, PKS PT Bukit Kausar tersebut tidak memiliki izin lingkungan. Kemudian limbahnya juga diduga dibuang masuk ke Sungai Pengabuan.

Evi Sahrul membenarkan temuan timnya di lapangan ada indikasi perusahaan tersebut memanfaatkan limbah pabrik di kebun mereka. Namun, soal limbah yang dibuang ke Sungai dia belum mendapatkan laporan dari tim.

Untuk mengecek temuan itu, Kamis (1/7/2021) kemarin, Tim DLH Provinsi Jambi kembali turun ke lapangan.

"Dulu pernah saya sampaikan bahwa memanfaatkan limbah pabrik untuk kebun itu diperbolehkan. Karena wilayahnya beda, pabrik itu izin lingkungannya bupati yang terbitkan. Kalau kebunnya masih pak gubernur yang terbitkan izin lingkungan. Untuk masuk ke pabrik ini kan kami harus melalui mekanisme surat lagi. Kemarin sudah sepakat Tim DLH Provinsi Jambi ke lapangan hari ini (Kamis kemarin),’’ katanya

Menurut dia, tim dari DLH melakukan beberapa tindakan di lapangan.

Kalau memang ternyata mereka tidak berizin memanfaatkan limbah itu, maka secara otomatis kami akan memasangkan Plang penghentian sementara," kata Evi lagi.

Namun, sampai Kamis Sore, Evi mengaku belum menerima laporan secara utuh kondisi di lapangan. Begitu juga soal administrasi dan informasi lainnya.

"Belum saya dapatkan dari teman-teman yang turun. Tapi Pak Kadis sudah memerintahkan mereka turun ke lapangan hari ini. Karena kita sudah sepakat itu merupakan pelanggaran berat," katanya.

Evi menegaskan, jika nanti tim yang turun ke lapangan menemukan benar adanya informasi itu, maka aktivitas pabrik kelapa sawit tersebut harus ditutup. Karena itu pelanggaran berat.

"Makanya tadi teman-teman yang turun ke lapangan membawa peralatan lengkap. Kalau memang benar, langsung disegel. Artinya pembuangan limbah tidak boleh dilakukan di area itu," katanya.

Secara logika kata dia, kalau itu ditutup maka segala aktivitas yang ada di situ (pemanfaatan limbah) berhenti sementara.

Saat disinggung mengenai sanksi sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup, Evi mengatakan, karena masih terkait dengan administrasi, maka pihaknya mendesak agar perusahaan melengkapi administrasi tersebut terlebih dulu.

"Kita paksa mereka untuk melengkapi perizinan paling lama 1 bulan. Namun, kita masih menunggu hasil teman-teman turun ke lapangan. Baru kita simpulkan," ujarnya.

Saat ini kata Evi, juga ada aturan terkait denda. Namun itu masih dipelajari.

"Mereka harus bayar ketika mereka tidak punya izin. Kalau tidak salah itu dendanya 2,5 persen dari nilai investasi mereka. Itu lagi kita pelajari. Apakah kita terapkan juga, karena ini lumayan lama," katanya.

Sementara itu, perwakilan PT Bukit Kausar, Hendriawan ketika dihubungi membenarkan ada tim dari DLH Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke lapangan di perusahaan.

"Mungkin hasil dari lapangan ini akan digodok di provinsi. Bagaimana hasilnya mungkin bisa dikoordinasikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi," katanya

Saat ditanya soal limbah perusahaan tersebut, menurut dia, terjadi multitafsir terkait izin limbah yang ada di perusahaannya tersebut.

"Ini lagi kami dudukan masalahnya. Kalau sudah ada keputusannya nanti kami informasikan kembali," ujarnya.

Di bagian lain kelompok aktivis lingkungan dari Perkumpulan Hijau meminta DLH Provinsi Jambi tegas menindak perusahaan yang terindikasi bermasalah.Direktur Perkumpulan Hijau Feri Irawan mengatakan, kalau PKS PT Bukit Kausar terbukti tidak memiliki izin lingkungan DLH harus memberikan tidak tegas melakukan penutupan.

"Kalau memang ada indikasi tidak memiliki izin segera tutup. Ini jelas merugikan Negara. Apalagi informasi yang kami dapat, limbah pabrik kelapa sawit PT Bukit Kausar tersebut mengalir ke Sungai Pengabuan. Ini kalau dibiarkan bisa mencemarkan sungai tersebut,’’ katanya. (*)



BERITA BERIKUTNYA