Subhi Bakal Dijemput Paksa

Jumat, 02 Juli 2021 - 05:54:18 WIB

Subhi. (ist)
Subhi. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Subhi, kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi. Pada Kamis (1/7/2021) merupakan kali ketiga dia dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan pembayaran dana insentif pemungutan pajak pada BPPRD Kota Jambi dari tahun 2017 hingga 2019.

Berdasar surat panggilan, Subhi diminta hadir pukul 10.00 WIB. Namun hingga pukul 16.30 WIB, Subhi tidak memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejari Jambi. 

“Sampai sore ini belum datang," ujar Kasi Intel Kejari Jambi, Rusydi Sastrawan. 

Karena tidak hadir panggilan ketiga, Subhi bisa langsung dijemput secara paksa terhadap tersangka. 

BACA JUGA : Tiga Jam Penyidik Geledah Tiga Ruangan di BPPRD Kota Jambi, Sejumlah Dokumen Disita

“Langkah apa yang akan kita ambil, kita akan rapatkan dulu dengan tim penyidik,” kata Rusydi. 

Sebelumnya, pada Kamis, 24 Juni lalu dia juga mangkir dari panggilan penyidik. Seperti diketahui, Kejari Jambi mengumumkan Subhi sebagai tersangka kasus pemotongan insentif pembayaran dan pemungutan pajak di BPPRD Kota Jambi tahun 2017 sampai dengan 2019 pada Senin, 21 Juni 2021. 

Namun, dalam rilis resmi yang diterima, Subhi telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis, 17 Juni 2021, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : print-01/L.5.10/Fd.1/06/2021.

Subhi disangkakan melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 Kuhpidana atau Pasal 12 huruf F Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP. 

"Dalam kurun waktu 2 tahun, hasil yang dinikmati sebesar Rp 1,2 Miliar," ujarnya.

Selasa,29 Juni lalu Tim Penyidik Kejari menggeledah kantor BPPRD, tempat Subhi berkantor. Sejumlah dokumen terkait pembayaran insentif dari tahun 2017 hingga 2019 disita tim penyidik dari kantor yang berlokasi di Komplek Kantor Walikota Jambi, Kota Baru tersebut. Ada lebih 10 item dokumen diamankan tim penyidik yang diketuai Gempa Awaljon.

Selama tiga jam penyidik melakukan penggeledahan di tiga ruangan. Pertama, di ruangan mantan Kepala BPPRD Subhi, ruangan Kasubag Keuangan, dan Ruangan Bagian Umum. Ada beberapa dokumen disita dari ruangan keuangan terkait pembayaran isentif dan umum. 

Namun, dari ruang Subhi tidak ditemukan dokumen yang jadikan target. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Subhi sudah di nonaktifkan dari kepala BPPRD Kota Jambi. Posisinya digantikan Doni Sumatriadi sebagai pelaksana tugas Kepala BPPRD Kota Jambi.

Di bagian lain, Subhi tidak tinggal diam ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi itu melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan praperadilan terhadap penyidik Kejari Jambi atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Permohonan praperadilan itu diajukan Subhi ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi pada Jumat (25/6) lalu. Yandri Roni, Humas PN Jambi ketika membenarkan hal tersebut. Menurut Yandri, sidang praperadilan akan dijadwalkan pada Senin, 12 Juli mendatang. 

"Sidangnya Senin tanggal 12 Juli," katanya. (IMC01)



BERITA BERIKUTNYA