IMCNews.ID – Persoalan bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran kembali menjadi perhatian pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat dukungan terhadap registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos).
Langkah ini ditujukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi warga yang tergolong mampu masuk dalam daftar penerima bansos.
Tito menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Tito, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government).
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” kata Tito.
Ia mengakui, ketepatan data penerima masih menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan sosial. Di lapangan, masih ditemukan masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang menerima bantuan. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata.
Untuk membenahi persoalan itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan yang dikelola Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Tito menjelaskan, integrasi data tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan lebih cepat. Prosesnya juga memanfaatkan data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
Ia menyebut sekitar 98 persen data penduduk Indonesia telah tersimpan di server Kemendagri. Data tersebut menjadi salah satu basis penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan.
"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.
Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar!
CPNS 2026 Mulai Disiapkan, BKN Arahkan Pelamar Buat Akun SSCASN
RKAB 2027 Wajib Masuk 15 November, Perusahaan Tambang Tak Patuh Terancam Sanksi
MUI Haramkan Vape, Presiden dan DPR Diminta Segera Buat UU Larangan
Begini Asal-usul Hari Pahlawan, Dari Ultimatum Inggris hingga Pertempuran Surabaya