Surya Paloh Buka Jalan Pemakzulan Gibran, Jika Syarat Terpenuhi, Tak Ada Jalan Lain

IMCNews.id — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membuka ruang bagi proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi, proses tersebut harus dijalankan.

"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi," ujar Paloh saat menanggapi wacana pemakzulan Gibran di Jakarta, Minggu, 8 November 2026.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Paloh tidak menutup pintu pemakzulan. Namun, di balik sikap tersebut, ia menyampaikan keprihatinan atas situasi politik yang berkembang di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran yang masih berlangsung.

Bagi Paloh, pemakzulan bukan peristiwa yang patut disambut dengan kegembiraan. Sebaliknya, situasi tersebut harus menjadi keprihatinan bersama.

Paloh: Pemakzulan Bukan untuk Dirayakan

Paloh mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan pasangan pemimpin yang memperoleh mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan hingga 2029.

Masa pemerintahan keduanya, kata dia, baru berjalan sekitar dua tahun. Artinya, masih terdapat kurang lebih tiga tahun masa jabatan yang harus diselesaikan.

Karena itu, munculnya wacana pemakzulan di tengah perjalanan pemerintahan menjadi situasi yang disesalkan.

Paloh menegaskan, perbedaan sikap politik tidak seharusnya menghilangkan rasa persaudaraan. Kesulitan yang dialami sesama anak bangsa bukan sesuatu yang pantas dijadikan alasan untuk bersuka cita.

"Dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita, ya kan, bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air," katanya.

Polemik Ijazah Gibran dan Desakan Pemakzulan

Pernyataan Paloh muncul di tengah polemik ijazah Gibran yang turut memunculkan desakan agar DPR memproses pemakzulan Wakil Presiden.

Persoalan dokumen pendidikan tersebut berkembang menjadi perdebatan hukum dan politik, termasuk terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Dalam merespons situasi itu, Paloh menempatkan konstitusi sebagai pijakan utama. Jika persyaratan pemakzulan terpenuhi, prosesnya tidak boleh dihindari.

Namun, ia juga mengingatkan agar dinamika politik tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan.

Dengan demikian, sikap Paloh memuat dua penegasan: pemakzulan harus berjalan apabila seluruh persyaratan terpenuhi, tetapi proses tersebut bukan alasan untuk bergembira atas kesulitan politik yang dialami sesama anak bangsa.(*)