Pendidikan dan Penguatan Dinilai Jadi Kunci Percepatan IPM

IMCNews.ID, Jambi – Upaya percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi melalui sektor pendidikan dinilai penting, tidak cukup jika dilakukan secara sektoral.

Pengamat ekonomi Jambi, Noviardi Ferzi menegaskan, strategi pembangunan manusia harus menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat agar peningkatan IPM benar-benar berkelanjutan.

Menurutnya, capaian IPM Jambi dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan tren positif.

Pada 2025, IPM Provinsi Jambi tercatat mencapai 75,13 poin, naik dari 74,36 pada 2024. Angka tersebut menempatkan Jambi mendekati rata-rata nasional yang telah menembus 75,90 poin.

“Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia, terutama pada dimensi pendidikan. Namun kita juga perlu melihat secara kritis apakah peningkatan ini benar-benar mencerminkan perubahan kualitas hidup masyarakat secara luas,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan IPM Jambi antara lain didorong oleh indikator pendidikan, khususnya Harapan Lama Sekolah (HLS) yang meningkat sekitar 1,52 persen serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang naik sekitar 0,56 persen.

Meski demikian, rata-rata lama sekolah masyarakat Jambi masih berada di kisaran 8,9 tahun, atau setara tingkat pendidikan menengah pertama.

Di sisi lain, ketimpangan antarwilayah juga masih terlihat. Kota Jambi tercatat memiliki IPM tertinggi di provinsi tersebut dengan 82,32 poin dan masuk kategori sangat tinggi, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 11,51 tahun.

Namun, Noviardi menilai kemajuan di sektor pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi ekonomi daerah.

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi pada 2025 masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menyumbang sekitar 34,49 persen, disusul pertambangan 13,79 persen serta perdagangan 13,57 persen.

Dengan struktur ekonomi seperti itu, pertumbuhan ekonomi Jambi yang berada di kisaran 4,93 persen dinilai belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal.

“Hubungan antara pendidikan dan kesempatan kerja masih lemah. Banyak lulusan pendidikan tinggi yang tidak terserap secara maksimal karena struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam,” katanya.

Kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat. Tingkat kemiskinan di Jambi pada Maret 2025 tercatat sekitar 7,19 persen atau setara 270.940 jiwa.

Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,48 persen dan didominasi lulusan pendidikan tinggi.

Tekanan ekonomi rumah tangga juga memicu risiko putus sekolah. Data pendidikan menunjukkan angka putus sekolah tingkat SMA pasca pandemi mencapai sekitar 0,26 persen atau sekitar 203 siswa dari total 76.973 siswa pada 2022, yang tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di wilayah Sumatera.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus meningkatkan dukungan anggaran pendidikan.

Pada 2025 misalnya, kata dia, alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jambi mencapai sekitar Rp220 miliar.

Meski demikian, Noviardi menilai tantangan tata kelola pendidikan masih cukup besar, mulai dari distribusi guru yang belum merata, kualitas pengajaran yang belum optimal, hingga kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan pendidikan dengan strategi pengentasan kemiskinan serta penguatan struktur ekonomi daerah.

“Jika pendidikan berjalan sendiri tanpa transformasi ekonomi, maka IPM berpotensi hanya menjadi angka statistik. Yang dibutuhkan adalah diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor berbasis pengetahuan, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas,” jelasnya.

Menurutnya, jika pendekatan pembangunan manusia dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi, IPM Jambi berpotensi meningkat lebih signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Dengan strategi yang holistik, bukan tidak mungkin IPM Jambi bisa mencapai kisaran 78 hingga 80 poin pada 2030. Tetapi itu mensyaratkan pembangunan pendidikan yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)